,

Terkait Pemeriksaan Mikol Ilegal “BC TANJUNGPINANG dan BP BINTAN TAK KOOPERATIF”

oleh
Terkait Pemeriksaan Mikol Ilegal “BC TANJUNGPINANG dan BP BINTAN TAK KOOPERATIF” 1
Baju Putih memegang selembar kertas (pihak BP Bintan) saat peperiksaan, namun tidak memberikan keterangan dan BAP. (Foto : Istimewa)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
– Kasus Ribuan Botol Mikol Import Yang Diamankan Kodim 0315/Bintan.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Proses hukum dan penyidikan ribuan botol Minuman Beralkohol (Mikol) import yang diamankan jajaran Kodim 0315/Bintan dari sebuah gudang terletak di KM 7 Tanjungpinang, pada pertengahan September yang lalu, dan sempat ditolak Bea dan Cukai (BC) Tanjungpinang terus belanjut, karena sudah dilimpahkan ke Dirjen PKTN Kemendag RI.

Pemeriksaan itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) Kementerian Perdagangan, di Kantor Diskoperindag (Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Bintan, Jalan MT Haryono, KM.3, Tanjungpinang, Rabu, (01/11/2017).

Namun sayangnya, pihak yang dipanggil, yaitu BC Tanjungpinang dan BP (Badan Pengusahaan) Bintan untuk dimintai keterangan terkait, tidak menunjukkan tanda-tanda kooperatif demi mengungkapkan kasus tersebut.

Penyidik dari Dirjen (Direktorat Jenderal) PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) Kementerian Perdagangan, melalui PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Diskoperindag Bintan, Setia Kurniawan (Iwan), yang mendampingi pemeriksaan tersebut, mengatakan, yang mereka periksa itu ada beberapa Instansi yang ada kaitan regulasinya dengan importasi minuman beralkohol.

Iwan menjelaskan, pihak PPNS menyurati ke kepala KPPBC Tanjungpinang, dan terserah siapa saja yang akan ditunjuk dari BC untuk hadir sebagai saksi, termasuk BP Kawasan Bintan.

“Dari teman penyidik pusat mau tahu berapa sih dan bagaimana pengetahuan pihak yang diperiksa tentang barang barang masuk ini. Yang ngatur regulasi kan mereka juga. Jangan sampai barang-barang yang tujuannya ke kawasan bebas dibawa keluar. Itu yang kita minta, cuma sepertinya kurang terbuka,” ujarnya, kepada SIJORIKEPRI.COM, melalui selulernya.

“Yang datang hari ini dari BP Kawasan, namun kami tidak bisa periksa, karena tidak mau memberikan keterangan dan BAP-nya. Memang itu haknya tidak mau menandatangani BAP atau di BAP. Kalau dari BC kemarin datang, tapi minta waktu. Dan hingga hari ini tidak datang juga,” ungkapnya.

Menurut Iwan, Penyidik dari Dirjen PKTN dan PPNS memeriksa terbuka, tidak menutup-nutupi dari awal sampai ke Pengadilan. Yang diharapkan ketika melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi dari pihak swasta atau siapapun hendaknya kooperatif, apalagi dari aparatur, seharusnya memberikan contoh.

“Yang ingin kita gali itu pengetahuan mereka, bukan kita tetapkan jadi tersangka. Mengapa seperti itu. Kok ketakutan sekali,” singgungnya.

Iwan menambahkan, penyidik sudah beritikad baik memanggil dengan cara yang benar dan resmi. Sebenarnya penyidik akan mendatangi lagi mereka yang tidak datang (BC, red). Namun setelah dikonfirmasi ulang mereka lagi mempersiapkan, maka pemanggilannya nanti melalui pemeriksaan di Kementrian di Jakarta.

Sementara untuk BP, walaupun datang, tapi tidak memberikan keterangan, dilampirkan di berita acara, kemudian akan dikoreksi Jaksa.

“Padahal kalau memberikan keterangaa saja tak ada masalah,” ungkitnya.

“Dari Kejaksaan Agung nanti baru diperiksa berkas kami. Apa-apa yang kurang lengkap, nanti ada P-19, dan kalau sudah dilengkap baru P-21 tahap II di Kejaksaan Agung, baru sidang di Pengadilan Negeri setempat,” pungkasnya. (SK-MU)

 

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner