HEADLINETANJUNG PINANG

Terkait PPDB 2023, Komisi 4 DPRD Kepri Akan Awasi Secara Intens: Hanafi: Jangan Sampai Ada Temuan Seperti Tahun Lalu

×

Terkait PPDB 2023, Komisi 4 DPRD Kepri Akan Awasi Secara Intens: Hanafi: Jangan Sampai Ada Temuan Seperti Tahun Lalu

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri, Hanafi Ekra. (Foto : Ist)

TANJUNG PINANG – Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri, Hanafi Ekra, mengatakan, akan melakukan pengawasan secara intens. 

Artinya di Komisi 4 yang membidangi pendidikan di Provinsi Kepri ini mengharapkan dalam pelaksanaan PPDB jangan sampai ada pungutan liar (Pungli) di satuan pendidikan.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Komisi 4 akan melihat Juknis PPDB tahun pelajaran 2023/2024 ini, dan hendaknya sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021,” kata Hanafi, Sabtu, 10 Juni 2023.

Terkait anggaran, Politisi PKS tersebut mengatakan, Komisi 4 sangat komit dalam memenuhi kualitas pendidikan dan sarana prasaranannya. Misalnya, untuk kualitas pendidikan mendukung program-program dalam menyiapkan/menyetujui pengadaan alat praktek di SMK.

“Kemudian, mendukung pemberi bantuan transportasi laut dan darat untuk siswa di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, serta menyetujui dan mendukung pembangunan RKB dan USB, baik SMA, SMK dan SMA,” bebernya.

Selanjutnya, dengan adanya berbagai temuan-temuan Ombudsman RI Perwakilan Kepri terhadap PPDB Kepri di tahun lalu, menurutnya tentu ini menjadi atensi bagi pemerintah, dan Komisi 4 akan melakukan pertemuan dan rapat khusus.

Memberikan wejangan untuk mendorong temuan-temuan tersebut, dan meminta kepada Disdik Kepri memperbaikinya, agar tidak terulang lagi.

Menurut Hanafi, ia juga memahami ada beragam permasalahan PPDB di Kota Batam, terkait minimnya Ruang Kelas Baru (RKB). 

Dan menurutnya, memang permasalahan/ epsisentrumnya PPDB ini adalah kuota bertambah, dan adanya perpindahan orang tua baik dalam daerah maupun di luar daerah.

Selain itu, kata anggota DPRD Kepri dapil Bintan Lingga itu, adanya keinginan masyarakat/siswa untuk masuk ke sekolah tertentu. 

Kemudian, masyarakat/ siswa kurang mau masuk ke Sekolah Swasta, karena alasannya biaya terlalu mahal atau kualitasnya kurang bagus.

Diketahui, ada usulan pemerintah untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Namun, tak semua orang tua memiliki uang lebih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. 

Terkait hal ini, Hanafi mengatakan, itu disebabkan biaya terlalu mahal atau kualitasnya kurang bagus. Namun demikian, nanti DPRD Kepri komisi 4 akan bekerja sama dengan Disdik Kepri sebagai mitra kerja, untuk bersama-sama memberi pemahaman kepada masyarakat.

Ia juga menyadari, kendala yang dihadapi oleh orang tua dan siswa pada PPDB adalah karena zonasi, dimana banyak orang tua memaksakan kehendaknya untuk masuk ke sekolah favorit. 

“Padahal rumahnya jauh dari sekolah yang dituju,” ungkap Hanafi.

Disamping itu juga, karena ingin masuk sekolah tertentu, maka terjadi penumpukan di sekolah tertentu, sehingga ini menjadi dilema dalam hal mengambil keputusan, karena RKB tidak mencukupi. 

Ia menegaskan, anggota dewan tetap berkomitmen dalam melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan PPDB ini. Sebab, setiap tahunnya selalu ada permasalahan yang muncul, baik itu pemenuhan siswa agar dapat masuk ke sekolah tertentu. 

“Namun demikian ini masih dapat kita atasi secara bersama-sama, tentu dengan harapan seluruh lapisan masyarakat dapat berkerja sama, dan kesabaran yang tinggi tidak memaksakan kehendak,” tutupnya. ***

(Red)