TANJUNG PINANG – Dua unit kapal hibah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Pinang yang terlantar dengan kondisi memprihatinkan di perairan Tanjung Unggat ternyata diserahkan di era Rahma saat menjabat sebagai Plt Wali Kota Tanjung Pinang.
Diketahui kapal hibah Kemenhub bernama KM Banawa Nusantara 64, sesuai janji Rahma saat menerima akan digunakan untuk mengangkut pelajar dari Pulau Penyengat ke Tanjung Pinang.
Selain itu, akan fungsikan sebagai kapal wisata untuk membawa wisatawan menjelajah sungai, situs-situs sejarah, hingga pulau-palau, seperti Terkulai dan Basing.
“Untuk konsep kapal wisatanya nanti disusun Dinas Pariwisata. Untuk anak sekolah di Dinas Pendidian. Sedangkan untuk pengelolaannya atau prosedur operasional kapal, kita serahkan ke BUMD karena menyangkut pemeliharaan. Tentu, butuh manajemen yang jelas,” tutur Rahma, sebagaimana dilansir dari Kominfo.
Rahma, pada saat itu, menjanjikan bahwa anak-anak sekolah yang menaiki kapal bantuan Kemenhub itu akan digratiskan dan ada asuransinya.
Ia juga menginginkan kapal ini bisa didesain dengan ciri khas kota Gurindam. Supaya, kapal ini bisa menjadi potensi wisata yang menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Tanjung Pinang.
Namun semua janji itu, tidak terealisasi, dua unit kapal hibah dengan nilai hampir Rp5 miliar tersebut kondisinya saat ini mengkhatirkan dan tidak pernah difungsikan sejak 2020.
Dilaporkan ke Kejagung
Terkait ditelantarkan kapal hibah Kemenhub tersebut, saat ini resmi dilaporkan Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
