, , , , ,

Tidak Kantongi Izin, Pengusaha Pasir Darat Ini Ditangkap

oleh
Tidak Kantongi Izin, Pengusaha Pasir Darat Ini Ditangkap 1
Oknum pengusaha tambang pasir darat, Abdul Haris bin Muhammad, dan M Saidi alias Adi, warga Bukit Balai Permai, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Karimun, ditangkap jajaran Satreskrim Polres Karimun. (Foto : Humas Polres Karimun)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Sijori Kepri, Karimun — Oknum pengusaha tambang pasir darat, Abdul Haris bin Muhammad, dan M Saidi alias Adi, warga Bukit Balai Permai, RT 002/RW 002, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Karimun, ditangkap jajaran Satreskrim Polres Karimun, Rabu, (11/3/2020), sekira pukul 14.00 WIB.

Pelaku diduga nekat melakukan aktivitas pertambangan pasir darat, tanpa mengantongi surat izin yang berlaku.

Kapolres Karimun, melalui Kabagops Polres Karimun AKP Lulik Febyantara, didampingi Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Herie Pramono, mengatakan, penangkapan berawal polisi menerima informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi kegiatan pertambangan pasir darat atau sedot pasir di wilayah Sememal, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun.

Jajarannya lantas mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesuai informasi yang diterima. Di lapangan ditemukan adanya kegiatan tambang pasir darat atau sedot pasir dengan menggunakan mesin dompeng. Pada saat diwawancara para pekerja menjelaskan bahwa kegiatan tidak ada izin.

”Pelaku  melakukan usaha pertambangan pasir darat, atau sedot pasir tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan cara menyedot pasir darat menggunakan mesin dompeng, kemudian pasir yang dihasilkan dijual kepada supir lori,” kata Herie Pramono.

Pelaku dijerat Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).

Selain itu, pelaku juga dijerat Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan lingkungan hidup “Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah). (Wak Fik)

banner 4921x615

banner 1280x160

banner 740x400

banner 1280x157

banner

banner 1050x130 banner 2560x472

banner 740x400

banner