,

Wakil Bupati Lingga Rapat Bersama Kementerian LHK

oleh
Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy, rapat bersama Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) RI secara virtual. (Foto : Humas Pemkab Lingga)

– Permohonan Pelepasan Kawasan HPK.

Sijori Kepri, Lingga — Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy, mengikuti kegiatan rapat dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) RI secara virtual, Jumat, (30/04/2021), dengan didampingi OPD terkait dan jajaran Sekreariat Daerah Kabupaten Lingga.

Rapat tersebut membahas tentang penyelesaian permohonan pelepasan kawasan Hutan Produksi Konvensi (HPK) tidak produktif untuk dilepaskan kepada Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), yang mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019.

“Lingga memiliki banyak potensi hutan yang dapat digarap, selain potensi perikanan yang kita miliki, sehingga rapat ini sangat penting untuk mendukung investasi kita di bidang perkebunan,” ujar Neko Wesha Pawelloy, kepada media.

Selain Kementerian LHK, dalam kegiatan tersebut juga hadir asisten Deputi penataan ruang dan pertanahan Kementerian Perekonomian.

BACA JUGA  KPU Tetapkan Pasangan Nizar Neko Pemenang Pilkada Lingga

Dengan hadirnya Kabupaten Lingga sebagai salah satu peserta rapat, hal ini diharapkan juga dapat memberikan ruang investasi kepada para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Lingga, dengan iklim investasi yang sehat dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

“Dari dulu kita selalu tekankan, untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, ramah lingkungan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya segelintir orang,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut, membahas tentang beberapa hal penelaahan permohonan pelepasan HPK tidak produktif untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Kegiatan TORA sendiri sudah mulai dijalankan pemerintah pusat pada tahun 2019, dan ribuah hektar lahan di beberapa wilayah sudah mendapatkan program tersebut. (Rid)