Sijori Kepri, Natuna — Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, mengatakan, melihat kondisi saat ini, dibutuhkan suatu wadah atau organisasi yang mampu mempersatukan dan mengatasi permasalahan masyarakat. Oleh sebab itu, sangat tepat jika telah hadir Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Natuna.
Wadah ini dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan terhadap bangsa, dan mencegah terjadi perpecahan.
”Pembentukan FPK yang terdiri dari beberapa organisasi kemasyarakatan, kedepan diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun Natuna,” ujar Ngesti Yuni Suprapti, saat menghadiri Rapat Koordinasi FPK Kabupaten Natuna Tahun 2020, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai – Ranai, Jumat, (3/7/2020) pagi.
Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Drs H Ahmad Husin, beberapa Pimpinan OPD terkait dan beberapa tokoh masyarakat.
Sinergi semua pihak, lanjut Ngesti, sangat dibutuhkan. Mengingat saat ini Natuna sedang mendapatkan perhatian dari pemerintah, melalui berbagai program upaya percepatan pembangunan disegala bidang.
Selain menyampaikan ucapan selamat atas dibentuknya FKB ini, Ngesti juga berharap agar lembaga ini dapat bekerja secara maksimal, selalu menjaga netralitas, tidak mementingkan suatu kelompok atau golongan, demi kemajuan yang lebih merata.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bakesbangpolda Kabupaten Natuna, Muchtar Achmad, melaporkan, bahwa dasar pembentukan FPK ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2004.
Sedangkan tujuan pembentukan organisasi ini adalah agar terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, serta mendukung terciptanya iklim kondusif, tatanan sosial yang tidak mudah terprovokasi dengan kekerasan yang bersifat keagamaan, terciptanya kerjasama umat, ras, suku, budaya dan adat istiadat, yang dilandasi oleh pengertian, menghormati dan saling menghargai.
Muchtar Ahmad menjelaskan, bahwa FPK ini dibentuk untuk mengatasi masalah yang sering terjadi di tengah masyarakat, seperti konflik etnis, perlakuan atau kebijakan diskriminatif, hubungan eksploitatif, perlakuan tidak adil yang tidak disengaja, prasangka/stereotipe negatif, kesalahpahaman dan kekerasan fisik/simbiolok. (Nard/R)
