Warga Dompak Protes, Pengukuran Lahan oleh BPN Untuk Polresta Tanjung Pinang

oleh
Warga Dompak Lama Protes, terkait pengukuran Lahan oleh BPN Untuk Polresta Tanjung Pinang. (Foto : Ist)

TANJUNG PINANG — Sejumlah warga Dompak Lama yang berada di RT 003, RW 004, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, menyatakan keberatan dan protes atas upaya pengukuran lahan seluas 4 (empat) hektar dari 10 hektar lahan hibah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjung Pinang, Selasa, 22 November 2022.

Pengukuran lahan yang dilakukan oleh pihak BPN tersebut yang rencananya akan diperuntukkan untuk Polresta Tanjung Pinang seluas 10 hektar yang merupakan hibah dari Bonan Jos Tandiono, selaku pemilik lahan seluas 88 hektar, sesuai Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No.23/G/2017/PTUN-TPI, Tanggal 4 April 2018, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.121/ B/2018/PT.TUN-MDN, Tanggal 24 Juli 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia No 636K/TUN/2018, Tanggal 28 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracth Van Gewijde).

Namun warga menilai, bahwa dari 10 hektar tanah yang dihibahkan oleh Bonan Jos Tandiono tersebut termasuk didalamnya ada lahan warga setempat seluas 4 (empat) hektar yang telah mereka tempati secara turun temurun dan diperkuat oleh bukti dalam bentuk Sertifikat dan Alashak.

Warga juga menilai, bahwa luas lahan yang dihibahkan oleh Bonan Jos Tandiono seluas 10 hektar untuk Polresta Tanjung Pinang tersebut sedianya tidak termasuk kedalam lahan warga seluas 4 (empat) hektar milik warga.

BACA JUGA :  Riono Terima Sertifikat Tanah, Aset Pemko Tanjungpinang

“Kami mendukung akan dibangun kantor Polresta di wilayah ini. Namun lahan yang dihibahkan oleh Bonan tersebut seharusnya berada di seberang sungai, bukan di lahan warga yang sudah memiliki surat yang sudah ada sejak lama,” terang Ketua RW 04, Amris, saat diwawancarai wartawan di lokasi.

Saat akan dilakukan pengukuran indentifikasi lahan oleh pihak BPN dan dari anggota kepolisian di lokasi, sempat terjadi ketegangan antar pihak kepolisian dan warga. Dimana warga merasa keberatan lahannya untuk diukur oleh BPN dan Kepolisian. 

“Kami tidak izin pihak BPN dan Kepolisian mengukur tanah kami, karena tanah yang dihibahkan oleh Bonan Jos Tandiono lokasinya bukan disini tapi di seberang sungai. Tanah kami sudah punya surat,” tegas Muhidin, salah seorang warga di lokasi. 

Warga minta pihak pemberi hibah harus bertemu dulu dengan warga, setelah pertemuan dengan pemberi hibah, baru lahan bisa diukur.

”Saye tidak mau lahan saya diukur, saye punya surat, saye minta pemberi hibah harus bisa menjelaskan, kok bisa tanah yang dihibahkan untuk Polresta ada sengketa dengan warga. Sampai mati saye akan pertahankan lahan saye ini,” kata Affan, salah seorang warga yang sudah lama menempati lahan tersebut.

BACA JUGA :  Sengketa Lahan di Kelurahan Air Raja

Alotnya negosiasi yang dilakukan pihak Polresta dan BPN sempat menjadi ketegangan antara warga dengan BPN dan Kepolisian yang hendak melakukan pengukuran lahan. 

Dimana warga masih bersitegang tidak mau lahannya untuk diukur sebelum ada kejelasan dari pihak pemberi hibah.

Meskipun sempat terjadi ketegangan, warga diberi penjelasan oleh pihak BPN dan Polresta bahwa pengukuran lahan tersebut hanya untuk identifikasi saja bukan untuk menerbitkan sertifikat dan nantinya lahan warga juga akan diukur dan hasilnya akan di ekspose di kantor Camat Bestari. 

Setelah diberikan penjelasan, akhirnya warga menyetujui lahannya untuk diukur oleh pihak BPN dan dibantu beberapa anggota Polresta Tanjung Pinang.

Kepala Seksi (Kasi) Sengketa BPN Kota Tanjung Pinang, Reza Agustin, menjelaskan, bahwa pengukuran lahan hibah yang diperuntukkan untuk Polresta Tanjung Pinang dari Bonan Jos Tandiono ini hanya sebatas Indentifikasi, bukan untuk menerbitkan sertifikat.

“Saat ini kami melakukan pengukuran Indentifikasi lahan yang dihibahkan oleh Bona Jos Tandiono untuk Polresta Tanjung Pinang dalam rangka mengetahui berapa luas lahan yang dihibahkan untuk Polresta tersebut, sekaligus mengidentifikasi juga aset tanah warga yang masuk didalam lahan tersebut,” jelas Reza Agustin, saat diwawancarai di lokasi.

BPN akan menyampaikan kepada warga hasil indentifikasi lahan dan jika nantinya warga merasa keberatan, BPN tidak akan menerbitkan sertifikatnya.

BACA JUGA :  2.234 Warga Tanjungpinang Terima Sertifikat Tanah Gratis

“Hasil dari pengukuran/ploting lahan warga tersebut nanti akan kita ekspose kepada warga. Selama ada lahan warga yang masuk yang memiliki surat dan permasalahan lainnya, nantinya kita tidak akan menerbitkan sertifikatnya,” terang Reza. 

“Kami minta waktu seminggu untuk memproses ini. Nanti akan kami ekspose dan undang warga dan juga pihak Polresta,” tambah Reza.

Kasubag Logistik Polresta Tanjung Pinang, AKP Suratman, saat diklaim dilokasi, mengatakan bahwa pihaknya mendampingi pihak BPN untuk melakukan pengukuran lahan yang dihibahkan tersebut.

“Kita hanya mendampingi pihak BPN dalam rangka pengukuran lahan tersebut. Terkait dengan keberatan warga, kita tunggu hasil dari ekspose oleh pihak BPN nantinya,” terang AKP Suratman. (Asf)

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.