BATAM – Letak pulau Nipa yang strategis yang merupaka pulau terluar berbatasan dengan Singapura dan Malaysia merupakan benteng pertahanan kedaulatan dan berbasis ekonomi, sehingga dalam pengelolaannya yang melibatkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk BUP yang ditunjuk, perlu mgngeyampingkan ego sektoral.
Doktor Dodi Haryono adalah seorang dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Riau, Provinsi Riau. Ia sosok bersahaja tapi memiliki kemampuan komunikasi andal ketika mengurai otonomi daerah dan eksistensi Pulau Nipa, Batam, Kepulaun Riau.
Dalam tesmak daerah, nasional, dan internasional, posisi Pulau Nipa beririsan dengan 3 (tiga) kepentingan itu. Nipa tak boleh dikotak-kotakkan dan diaduk sesuka hati, karena pulau itu adalah benteng pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pintu termuka “rumah” Indonesia di beranda perairan Negara Singapura dan Malaysia.
Rupa buruk dan baik Indonesia tergambar dari perilaku keseharian para penjaga dan pelaku bisnis di Pulau Nipa. Perlu formula pembeda mengelola pulau terluar itu, karena Nipa adalah prototipe Pertahanan Berbasis Ekonomi di teritori Indonesia.
Bagaimana melihat Nipa menggunakan kacamata otonomi? Berikut petikan wawancaranya:
Untuk mewujudkan eksistensi Pulau Nipa, tahun 2004-2008 Pemerintah melakukan reklamasi mengembalikan daratan dan bentuk fisik Puau Nipa. Kawasan Pulau Nipa merupakan wilayah yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Menurut Anda, dengan rezim Otonomi Daerah saat ini, apakah ini tidak memicu konflik kewenangan antara pusat – daerah?
