Dodi Haryono juga menjelaskan, bahwa potensi konflik regulasi itu bisa saja terjadi, manakala tidak dibangun komunikasi dan koordinasi yang baik antar tingkatan pemerintahan. Apalagi jika Pemprov Kepri maupun Pemko Batam membentuk Peraturan Daerah terkait pengelolaan Pulau Nipa dalam perspektif kepentingannya masing-masing dengan melihat celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebenarnya dalam konteks pembentukan produk hukum daerah, Pemerintah Pusat tentu saja memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan harmonisasi, fasilitasi, maupun evaluasi terhadap berbagai produk hukum daerah, terutama jika produk hukum tersebut bermasalah secara materil maupun formil.
“Lepas dari itu, pendekatan ego sektoral antar pemerintahan dalam pengelolaan Pulau Nipa hendaknya ditinggalkan dengan mencari solusi terbaik bagi kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak. Untuk mencegah hal itu diperlukan kebijakan dan tindakan hukum yang jelas, tegas, dan berkeadilan dari Pemerintah Pusat yang besifat win-win solution bagi pihak-pihak terkait secara proporsional,” jelas Doktor kelahiran Sungai Pakning ini.
Dengan letak geografi Pulau Nipa yang sangat strategis, selain kepentingan nasional RI, seperti apa kepentingan nasional Malaysia serta Singapura khususnya?
