TANJUNG PINANG — Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Adi Prihantara, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Senin (20/1/2025).
Rapat tersebut membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau.
Sidang yang digelar di Balairung Raja Khalid, Dompak, Tanjung Pinang, dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kepri, Afrizal Dachlan, dan dihadiri oleh 25 anggota DPRD. Dalam sambutannya, Afrizal menekankan pentingnya kajian mendalam oleh fraksi-fraksi terhadap RTRW sebagai dasar pembangunan strategis di Kepri.
“Hari ini kita akan mendengarkan pemandangan umum dari tujuh fraksi yang telah meneliti dan membahas Rancangan Peraturan Daerah ini secara mendalam,” ujar Afrizal.
Pandangan Umum Fraksi DPRD Kepri
- Fraksi Gerindra
Juru bicara Clara Claudia Damayu Lase menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi dalam RTRW.
“Sumber daya alam harus dipandang sebagai bagian dari sistem kehidupan, bukan sekadar bahan baku pembangunan,” tegas Clara. - Fraksi Golkar
Teddy Jun Askara mengapresiasi langkah pemerintah dalam penyusunan RTRW dan berharap proses ini berjalan lancar sebagai pedoman pembangunan di Kepri. - Fraksi Nasdem
Boby Jayanto menyoroti laju pertumbuhan penduduk di Kepri yang mencapai 1,51% per tahun dan menegaskan perlunya tata ruang yang adaptif terhadap perkembangan tersebut.
“RTRW harus dirancang untuk meminimalkan dampak negatif seperti banjir dan kerusakan lingkungan,” ujarnya. - Fraksi PDIP
Sahat Sianturi mengusulkan kolaborasi lintas sektor, termasuk akademisi, swasta, dan masyarakat, dalam menyusun RTRW yang berkelanjutan. - Fraksi Demokrat
Tumpal Ari Mangasi Pasaribu menekankan pentingnya pemanfaatan ruang secara strategis dan terstruktur untuk mendukung pembangunan di Kepri. - Fraksi PAN
Fraksi ini menggarisbawahi perlunya optimalisasi pengelolaan ruang demi pembangunan yang efektif dan efisien.
Isu Strategis dan Harapan
Sejumlah isu strategis turut dibahas, seperti penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, penyelarasan pola ruang wilayah, dan penggunaan skala peta administrasi yang seragam. Istilah asing seperti green belt, barrier zone, dan mitigasi nonstruktural juga menjadi perhatian dalam diskusi.
Sekda Kepri, Adi Prihantara, menyampaikan apresiasinya atas sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun RTRW yang berwawasan lingkungan.
“Kami berharap RTRW ini menjadi landasan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Kepri,” ujar Adi.
Adi juga menekankan bahwa RTRW harus mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi, sehingga dapat mendukung pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.
Rapat ini menegaskan pentingnya RTRW sebagai fondasi utama bagi pengelolaan wilayah Kepulauan Riau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan. ***
