TANJUNG PINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berkomitmen mempercepat implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 guna mendorong transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa sistem digital ini akan membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan dengan fitur pengawasan dan pelaporan yang dapat dilakukan secara real-time.
“Katalog Elektronik Versi 6.0 adalah salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Melalui integrasi dengan sistem e-Audit, proses pengawasan menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan,” ujar Ansar Ahmad, saat menghadiri acara Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjung Pinang, Selasa (21/1/2025).
Gubernur Ansar juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mempercepat implementasi sistem ini.
Beberapa di antaranya adalah pembuatan akun Inaproc untuk seluruh pengguna, sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), simulasi penggunaan katalog elektronik, hingga uji coba langsung dengan pemerintah kabupaten/kota.
Ansar menekankan bahwa digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6.0 tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga memastikan setiap langkahnya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
“Dengan sistem ini, risiko penyimpangan dapat diminimalisir karena proses pengadaan dapat dipantau secara terbuka. Selain itu, penggunaan katalog elektronik mendukung efisiensi anggaran dengan memastikan barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M, turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri yang berhasil menunjukkan performa baik dalam pengadaan barang dan jasa selama dua tahun terakhir.
Lebih dari 90% belanja pemerintah di Kepri telah menggunakan produk dalam negeri, sementara 75% di antaranya melibatkan UMKM.
“Dengan mendukung produk dalam negeri dan UMKM, kita tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Kepri telah membuktikan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif,” ujar Hendrar.
Hendrar juga menyoroti pentingnya fitur e-Audit dalam Katalog Elektronik Versi 6.0, yang memungkinkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memantau transaksi e-Purchasing secara langsung melalui dashboard.
“Fitur ini meningkatkan transparansi dan memberikan rasa percaya kepada publik bahwa proses pengadaan dilakukan secara bersih dan akuntabel,” jelasnya.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam transformasi digital sektor pengadaan di Kepulauan Riau, sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Gubernur Ansar berharap Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat terus memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kepri dan menjadi contoh bagi daerah lainnya.
“Kami optimis bahwa langkah ini akan mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efisien, meningkatkan kepercayaan publik, dan membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan,” tutup Ansar. ***
