BATAM – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat siap menjadi jembatan nyata antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rifqinizamy saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Se-Wilayah Sumatera Tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Carnavian di Ballroom Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Minggu (21/9/2025).
“DPR siap menjadi jembatan nyata bagi pemerintah daerah dan pusat, terutama terkait pembahasan anggaran bagi daerah agar mengelola setiap anggarannya secara bijak,” ujar Rifqinizamy dalam sambutannya.
Rifqinizamy menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk memastikan agar setiap rupiah anggaran publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, DPR RI memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan fiskal agar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kita ingin memastikan bahwa anggaran publik benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar tidak terjadi ketimpangan antara pusat dan daerah.
Menanggapi isu pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Rifqinizamy menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu stabilitas keuangan di daerah.
“Sehingga berkurangnya TKD dari pusat, tidak mengganggu keuangan di daerah. Pemerintah daerah harus tetap mampu menjalankan program prioritas untuk kepentingan publik,” pungkasnya.
Rakor Pemerintahan Wilayah Sumatera 2025 di Batam turut dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, para gubernur se-wilayah Sumatera, serta pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya koordinasi antarpemerintah daerah dalam mendukung percepatan pelaksanaan program nasional.
“Sinergi dan koordinasi adalah kunci utama. Semua pemerintah daerah harus bisa mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing,” kata Mendagri.
Rakor ini juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antarprovinsi di Sumatera dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. ***
