Konsesi itu sendiri, menurut Mahsyud, sudah dilaksanakan secara prosedur dan proper, sesuai ketentuan perundang-undangan. Aspek utama telah memenuhi kajian kelayakan pengurusan wilayah tertentu yang berfungsi sebagai pelabuhan.
Kemudian, lanjut Mahsyud, konsesi BUP Pulau Nipa telah melalui proses audit BPKP atau review perhitungan jangka waktu konsesi dan fee konsesi (jadi ada pelajaran fee dan pelajaran durasi yang dilakukan oleh BPKP).
Pemberian konsesi ini juga salah satu bentuk dukungan dan eksistensi sektor transportasi di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan di perairan Pulau Nipa.
“Tentunya dijalankan secara sinergi dengan rencana besar pemerintah untuk pengembangan Pulau Nipa sebagai kawasan otonomi berbasis pertahanan,” kata Mahsyud.
Dia menjelaskan Kemenhub sudah cukup lama bekerja sama dengan Asinusa, sehingga diberikan wilayah konsesi kepada PT Asinusa melalui proses yang melibatkan instansi lain.
Pemberian konsesi yang di dalamnya ada fee dan masa konsesi itu sendiri, menurut Mahsyud, menjadi bentuk konsistensi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dalam menjamin keberlangsungan investasi di wilayah Pulau Nipa.
Konsesi itu memberi ruang kepada BUP untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis dan layanan dapat diberikan secara optimal.
“Tentunya sejalan dengan aspek penguatan regulasi yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Kemenhub, lanjut Mahsyud, juga mendorong kegiatan konsesi di Pulau Nipa melalui digitalisasi layanan, pelaporan maupun perizinan, termasuk pengawasan. Ini akan menjadi pelindung yang kuat untuk meminimalkan penyimpangan yang terjadi di lapangan.
“Kementerian Perhubungan akan memberikan penguatan yang menjadi kewenangan kami melalui penguatan dari sisi aturan, karena itu yang bisa kami lakukan,” janji Mahsyud.
Penguatan itu dilakukan secara komprehensif sejak perencanaan, pembangunan atau pengembangan maupun dioperasionalnya.
Hal ini, lanjut Mahsyud, akan menjadi rencana pemerintah pusat yang akan dikolaborasikan dengan pemangku-pemangku kepentingan terkait.
“Semua konsep pertahanan berbasis ekonomi tersebut dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan seluruh potensi wilayah Pulau Nipa,” jelasnya.
Bagaimana dengan tarif?
