BATAM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Carnavian menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antar pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung percepatan program pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pesan itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Se-Wilayah Sumatera Tahun 2025 di Ballroom Swiss-Belhotel Harbour Bay, Kota Batam, Minggu (21/9/2025).
Rakor ini dihadiri oleh Gubernur se-wilayah Sumatera, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Bupati/Wali Kota se-Kepri, serta para pejabat tinggi madya dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan.
Turut mendampingi Mendagri Tito, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Tommy Andana, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad selaku tuan rumah kegiatan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya Rakor sebagai forum strategis untuk memastikan seluruh daerah di Sumatera bergerak seirama dalam mendukung visi pembangunan nasional.
“Karena sinergi dan koordinasi adalah kunci utama. Semua pemerintah daerah harus bisa mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing,” tegas Tito.
Ia menambahkan, kepala daerah perlu memperkuat kerja sama lintas wilayah agar pelaksanaan program Presiden Prabowo dapat berjalan optimal di tingkat daerah.
Selain itu, Mendagri juga menggarisbawahi beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi, mencari potensi pendapatan yang tidak memberatkan masyarakat kecil, dan fokus menghidupkan sektor swasta seperti UMKM di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Ia juga meminta daerah lebih cerdas dalam menangkap peluang dari program-program prioritas pemerintah pusat agar manfaat pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada Mendagri karena telah memilih Kota Batam sebagai tuan rumah Rakor Pemerintahan Wilayah Sumatera 2025.
“Kepri memiliki akses pasar yang sangat luas dan berperan dalam memenuhi permintaan bahan kebutuhan pokok ke negara tetangga Singapura,” ujar Ansar.
Namun, Ansar mengakui masih ada keterbatasan kemampuan daerah dalam memenuhi berbagai komoditas ekspor tersebut.
“Hanya saja kita mengalami keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan komoditi yang menjadi kebutuhan Singapura,” katanya.
Melalui Rakor ini, Ansar berharap lahir solusi konkret agar potensi daerah di Sumatera dapat dimaksimalkan, termasuk dalam hal memasok kebutuhan Singapura seperti daging ayam, telur, sayur, dan komoditas lainnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen pihaknya untuk menjadi penghubung efektif antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pembahasan anggaran yang berpihak pada kepentingan publik.
“Kami siap menjadi jembatan nyata bagi pemerintah daerah dan pusat, terutama agar alokasi anggaran dikelola secara bijak untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” ujar Rifqi.
Ia menambahkan, DPR berupaya memastikan agar berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak berdampak negatif terhadap keuangan daerah.
“Sehingga berkurangnya TKD dari pusat tidak mengganggu keuangan di daerah,” pungkasnya. ***
