BATAM — BP Batam mengundang seluruh elemen masyarakat mulai dari FKPD Provinsi Kepri dan Kota Batam, Instansi Vertikal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat RT/RW, Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga masyarakat Rempang dan Batam untuk mengikuti sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 78 Tahun 2023.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan Perpres RI Nomor 78 Tahun 2023 yang keluar tanggal 8 Desember 2023 ini, mengatur tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Perpres Nomor 78 Tahun 2023 juga mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2018.
Ketentuan teknis pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan tertuang dalam pasal 12 (1a) dalam hal penanganan dampak sosial kemasyarakatan berlokasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kewenangan Gubernur daerah dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Wali Kota Batam ini juga menekankan, bahwa kehadiran Perpres Nomor 78 Tahun 2023 ini akan dapat menjadi titik terang menangani Pulau Rempang.
“Perpres 78 tahun 2023 sudah turun. Meski Perpres ini belum menyelesaikan semua persoalan Rempang Eco-City. Tetapi, Ini Perpres salah satu dasar penting yang akan kita gunakan untuk membangun rumah Bapak Ibu sekalian (kompensasi warga Rempang),” kata Rudi.
Menurut Rudi, pada akhir bulan Desember ini akan mulai dibangun rumah contoh di Tanjung Banon sebagai lokasi relokasi warga terdampak. Sehingga ditargetkan tahun depan rumah sudah selesai dan dapat dinikmati oleh warga.
Rudi melanjutkan, bahwa pihaknya bersama seluruh forkopimda berkomitmen untuk menyelesaikan yang terbaik untuk seluruh warga Rempang.
Selain itu, Rudi juga mengajak masyarakat untuk menyiapkan putra-putrinya, sehingga dapat ambil peran sebagai tenaga kerja dalam proyek besar di Rempang ini ke depan.
Kegiatan sosialisasi Perpres Nomor 78 Tahun 2023 ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Senin (18/12/2023).
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengatakan, bahwa Tujuan negara adalah pasti mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan masyarakat yang mendapat rasa keadilan.
“Inilah yang dilakukan pemerintah (BP Batam). Tidak serta pemerintah mengambil kebijakan. Hari ini momentum Perpres sudah di tanda tangani Presiden, semoga bisa dipahami kita semua. Semoga BP Batam dalam mengambil kebijakan apapun akan tepat guna dan manfaat dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Nuryanto.
Perkembangan Rempang Eco City
Anggota Bidang Pengelola Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, menjelaskan, 3 (tiga) topik besar, yakni perkembangan Rempang Eco-City, Perpres Nomor 78 tahun 2023 dan turunannya yakni Perka Nomor 20 Tahun 2023.
Sudirman Saad juga menjabarkan tentang prioritas pertama saat ini adalah penyiapan wilayah untuk Kawasan Industri seluas 2.000 Ha dan Tower Rempang 370 Ha. Dimana terdapat 961 KK tercatat berada di wilayah tersebut.
Tercatat 719 KK telah menerima sosialisasi dari tim terpadu, dengan jumlah 575 datang ke Posko untuk berkonsultasi, 361 KK telah mendaftar, dan 86 KK telah pindah ke hunian sementara.
Sudirman juga meyakinkan, agar masyarakat dapat sabar dan percaya pada apa yang disampaikan pemerintah (BP Batam).
Pihaknya akan bekerja keras dan memberikan hasil yang terbaik untuk masyarakat Rempang.
“Kalau di daerah lain di Indonesia berdasarkan Perpres lama, warga hanya mendapatkan 1 pilihan, santunan atau relokasi, hanya salah satu,” kata Sudirman Saad.
“Sementara di Rempang dengan Perpres baru ini, warga bisa mendapatkan Santunan dan Relokasi Rumah. Warga dapat dua-duanya. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu bersabar dan yakinlah kami akan lakukan yang terbaik untuk warga,” ungkap Sudirman Saad.
