BATAM – Calon Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengungkapkan ketidakpuasannya terkait kurangnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan Pemerintah Kota Batam selama tiga tahun masa kepemimpinannya sebagai Gubernur. Hal ini disampaikan saat berkampanye di Tiban Hill, Sekupang, pada Sabtu (5/10/2024).
Ansar menyampaikan keluhannya mengenai pejabat setempat, seperti Camat dan Lurah di Batam, yang enggan menghadiri acara-acara resmi Provinsi karena takut akan pemindahan jabatan atau sanksi lainnya.
“Saya sudah tiga tahun jadi Gubernur, setiap kali ada acara di Batam, Camat dan Lurah tidak berani hadir karena takut kena pecat atau dipindah,” ujarnya di hadapan pendukung dan simpatisan. Ia menambahkan bahwa sekarang situasi agak berbeda, karena Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam, sudah diprediksi akan menjadi Wali Kota, sehingga pejabat setempat mulai lebih berani tampil.
Ansar juga menyebutkan bahwa masalah ini pernah dia sampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, namun mendapatkan nasihat untuk tetap bersabar.
Selain itu, Ansar menyoroti pelantikan Bunda PAUD Kota Batam yang dilakukan oleh Wali Kota, yang menurutnya tidak lazim. Menurut aturan, pelantikan Bunda PAUD di tingkat kabupaten/kota biasanya dilakukan oleh Bunda PAUD Provinsi. Namun, di Batam, pelantikan tersebut dilakukan oleh Wali Kota.
Ansar menegaskan bahwa situasi di Batam berbeda dengan daerah lain di Kepulauan Riau, di mana kehadiran gubernur biasanya disambut hangat oleh para pejabat daerah setempat.
“Kabupaten/kota lain, kalau Gubernur hadir disambut kompang, beras kunyit, macam-macam,” ungkap Ansar.
Ia berharap, ke depannya, akan ada peningkatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Batam, agar pembangunan di wilayah tersebut bisa berjalan lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik.
“Ke depan, kalau Insya Allah saya terpilih lagi, dan Wali Kota bisa bersinergi dengan kami, pembangunan akan lebih mudah dan lancar,” tutupnya. ***
