Dodi Haryono menjelaskan, untuk menghasilkan kebijakan yang bersifat win-win solution, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Kepri tentu saja harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pulau Nipa.
Berbagai regulasi terkait perlu diperjelas terutama terkait dengan peran apa saja yang mesti dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan peran apa saja yang dapat diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kepri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pulau Nipa dimaksud berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
Selain itu, tentu saja harus mempertimbangkan pula kepentingan hajat hidup masyarakat sekitarnya. Misalnya dalam aktivitas BUP di Pulau Nipa, bisa saja Pemerintah Provinsi Kepri diberikan kesempatan melakukan penyertaan modal atau kerjasama bisnis yang saling menguntungkan dengan BUP yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
“Selain itu, tenaga kerja lokal dari masyarakat sekitar perlu dipertimbangkan untuk diberikan kesempatan bekerja di BUP terkait agar dapat merasakan dampak positif dari keberadaan BUP guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya,” ujar pria kelahiran 24 Januari 1979 ini.
Salah satu strategi bagi Pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan di Pulau Nipa, maka pemerintah memberikan konsesi perairan kepada BUP sebagai operator.
Dalam hal ini, memposisikan Pulau Nipa tidak semata-mata harus dilihat dari perspektif penguasaan/pengelolaan, lebih dari itu dan lebih penting yaitu masalah kedaulatan. Apa tanggapan Anda?
