Direktorat Jenderal Pajak Akan Jadikan NIK Sebagai NPWP

oleh
Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Dukcapil dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang sistem administrasi perpajakan yang baru. (Foto : Dukcapil)

Sijori Kepri, Jakarta — Menghadiri acara Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menyatakan, Direktorat Jenderal Pajak membangun sistem inti administrasi perpajakan yang baru.

“Nomor Induk Kependudukan atau NIK akan menjadi nomor identitas kependudukan sekaligus nomor identitas pajak,” kata Suryo Utomo, di Gedung Mar’ie Muhammad, kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2022.

Suryo menambahkan, sejak perpanjangan PKS dengan Ditjen Dukcapil pada 2018. Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan pemadanan data.

“Adendum perjanjian ini untuk peningkatan status hubungan kerja sama dan menjadi titik tolak sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien,” ujar Suryo.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, Ditjen Pajak Kemenkeu sebagai salah satu “Kawan Setia Dukcapil”.

“Kawan setia itu artinya mau bergabung ketika sedang susah, ketika belum banyak orang percaya. Data kependudukan Dukcapil ini mulai diintegrasikan sejak tahun 2013, dipelopori oleh 10 lembaga, salah satunya Ditjen Pajak,” jelas Dirjen Zudan.

Dimulai dari 10 lembaga itulah, data kependudukan Dukcapil makin dipercaya keandalannya oleh 5.149 lembaga pengguna. Dirjen Zudan juga sangat mengapresiasi perubahan paradigma luar biasa yang dilakukan oleh DJP.

“Dengan menjadikan NIK sebagai pengganti NPWP, Ditjen Pajak telah melakukan paradigma yang sangat besar. Ditjen Pajak legowo mau menggunakan Single Identity Number”.

Menurutnya, Indonesia ini sangat besar, begitu juga hambatan untuk melakukan integrasi data juga tak kurang besarnya.

“Ditjen Pajak melakukan perubahan besar dengan menggunakan NIK sebagai nomor identitas wajib pajak. Hal serupa juga sudan dilakukan BPJS Kesehatan, menyusul nomor induk mahasiswa menjadi NIK, dan juga PLN menyusul bakal melakukan hal yang sama menggunakan NIK sebagai nomor pelanggan,” kata Zudan.

Zudan juga menegaskan, bahwa dengan adendum kerja sama ini, Dukcapil mendukung penuh Ditjen Pajak memenuhi target penerimaan pajak dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 1.500 triliun.

“Kalo Mas Suryo sukses rakyat akan tambah sejahtera. Mari kita terus bergandengan tangan, era berbagi pakai data harus kita munculkan, bersamaan dengan tugas menjaga kerahasiaan data pribadi,” pungkas Zudan. (Red)