BATAM – Kota Batam menjadi pusat perhatian nasional setelah ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Se-Wilayah Sumatera Tahun 2025, yang secara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Minggu (21/9/2025), di Ballroom Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam.
Rakor ini dihadiri oleh Gubernur se-wilayah Sumatera, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Bupati/Wali Kota se-Kepri, serta pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan RI. Hadir pula Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa Rakor ini menjadi forum strategis untuk memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah Sumatera dapat bersinergi mendukung percepatan program pembangunan nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Rakor ini penting untuk menyatukan langkah. Semua pemerintah daerah harus bergerak searah agar tujuan bersama tercapai, yaitu kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing,” ujar Tito.
Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui sektor swasta dan UMKM tanpa membebani masyarakat kecil.
“Daerah harus efisien, cerdas dalam mencari sumber pendapatan baru, dan cepat menangkap peluang program prioritas dari pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri yang telah memilih Batam sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor tingkat Sumatera.
Menurut Ansar, pemilihan Batam menunjukkan pengakuan atas posisi strategis Kepri sebagai gerbang perdagangan nasional dan internasional, khususnya dalam hubungan dagang dengan Singapura dan Malaysia.
“Kepri memiliki akses pasar yang sangat luas, bahkan berperan memenuhi kebutuhan pokok ke negara tetangga Singapura,” ujar Ansar.
Namun, Ansar menyoroti masih adanya keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan komoditas ekspor tersebut.
“Kita perlu memperkuat kolaborasi antarprovinsi di Sumatera agar potensi komoditas daerah bisa saling melengkapi,” ujarnya.
Ia berharap Rakor ini dapat menghasilkan solusi konkret bagi penguatan kerja sama antarwilayah, terutama dalam rantai pasok bahan pangan dan komoditas unggulan Sumatera.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal penyusunan serta pengawasan anggaran.
“Kami akan terus memastikan agar alokasi anggaran di sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat berjalan efektif tanpa mengganggu keuangan daerah,” tegas Rifqi. ***
