BKN Klarifikasi Teknis Kerja Sama Pengadaan Kegiatan Asesmen TWK Pegawai KPK

oleh
Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono. (Foto : BKN)

Sijori Kepri, Jakarta — Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, memberi penjelasan resmi terkait kerja sama Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai KPK dengan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pasal 48, salah satu tugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN. Sesuai mandat Undang-Undang tersebut, BKN menyelenggarakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi calon ASN.

“Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 5 ayat (4), disebutkan, bahwa akan dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK bekerjasama dengan BKN,” kata Paryono, Selasa, (08/06/2021).

Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan manajemen ASN, BKN mengalokasikan anggaran setiap tahunnya yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rupiah Murni (DIPA-RM), antara lain untuk membiayai penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi. Sedianya pelaksanaan penilaian kompetensi untuk asesmen TWK pegawai KPK ini juga akan menggunakan DIPA BKN.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, anggaran BKN mengalami penghematan/refocusing, sehingga anggaran pelaksanaan asesmen TWK menjadi terbatas. Namun demikian, BKN tetap konsisten melaksanakan asesmen TWK pegawai KPK.

BACA JUGA  Cegah Korupsi, KPK Hadir “DI PEMKAB BINTAN”

“Mengetahui keterbatasan anggaran tersebut, sebagai langkah antisipasi sumber pembiayaan, KPK bersedia menyediakan anggaran untuk pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Nota Kesepahaman dan Kontrak antara KPK dan BKN,” ujarnya.

Mengingat batas waktu Kontrak telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi BKN, maka disepakati untuk pembiayaan pelaksanaan asesmen TWK khususnya pegawai KPK, menggunakan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BKN.

“Pelaksanaan Asesmen TWK bagi pegawai KPK yang telah dilaksanakan tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 9 April 2021, telah sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021,” tutupnya. (MM)

No More Posts Available.

No more pages to load.