BATAM — DPRD Kota Batam menerima usulan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3,9 triliun. Rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 disampaikan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, pada rapat paripurna DPRD Kota Batam.
Asumsi Makro Ekonomi Batam 2025
Sekda Jefridin Hamid menguraikan beberapa perkiraan indikasi makro ekonomi Batam untuk tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada di kisaran 6,8 hingga 7,6 persen. Sementara itu, inflasi diproyeksi antara 1,5 hingga 3,5 persen, sejalan dengan target inflasi nasional dan lebih tinggi dari proyeksi inflasi tahun 2024 yang berada di kisaran 3,1 hingga 3,2 persen.
Usulan APBD 2025
- Pendapatan: Diusulkan sebesar Rp 3,882 triliun lebih. Dengan perincian, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 1,989 triliun lebih, dan pendapatan dari dana transfer diproyeksikan sebesar Rp 1,891 triliun lebih.
- Belanja: Diusulkan sebesar Rp 3,976 triliun lebih. Terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 3,241 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 688,5 miliar lebih, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 46,1 miliar. Selain itu, penerimaan dari pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 95 miliar.
Usai penyampaian usulan APBD 2025, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengumumkan bahwa usulan ini akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemko Batam. Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda Penandatanganan Pakta Integritas Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Batam tahun anggaran 2025 serta pakta integritas penyusunan dan pengesahan KUA/PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Penandatanganan ini dilakukan sesuai dengan pedoman pencegahan korupsi oleh KPK.
Rapat paripurna diakhiri dengan ucapan terima kasih dari Nuryanto kepada Banggar dan Tim Anggaran Pemko. Nuryanto mengharapkan bahwa setelah pembahasan oleh Banggar, APBD 2025 dapat ditetapkan dengan total lebih dari Rp 4 triliun. ***
(Red)
