SELAT PANJANG – Fraksi PPP dan Demokrat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2045.
Juru bicara Fraksi, Noli Sugiharto, S.Psi, menekankan pentingnya RPJPD sebagai panduan bagi pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan dalam mewujudkan visi “Kepulauan Meranti Maju dan Berkelanjutan dalam Tatanan Masyarakat yang Bertamadun.”
Visi Pembangunan yang Mengedepankan Tamadun Melayu dan Daya Saing Daerah
Fraksi PPP dan Demokrat menilai bahwa visi RPJPD 2025-2045 mencerminkan tujuan Meranti sebagai wilayah yang mandiri, berdaya saing, serta menjaga warisan tamadun Melayu.
Fraksi ini berharap agar pemerintah daerah konsisten pada rencana ini, dengan berkolaborasi untuk mencapai visi nasional “Riau Maju dan Berkelanjutan dengan Budaya Melayu yang Agamis” serta kontribusi pada cita-cita “Indonesia Emas 2045”.
“Melalui RPJPD ini, diharapkan arah pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan, menciptakan Kabupaten Meranti yang tangguh, adil, dan inovatif,” kata Noli.
Prioritas Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Fraksi PPP dan Demokrat menyoroti kualitas SDM di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Riau.
Noli mengingatkan bahwa pembangunan SDM perlu dipercepat sesuai arahan RPJMN dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan 20% anggaran pendidikan dari APBD dan APBN.
Fraksi mengusulkan agar peningkatan SDM menjadi prioritas utama dalam RPJPD untuk mewujudkan masyarakat yang kompetitif dan berdaya saing.
“Peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Meranti perlu mendapatkan perhatian serius demi mempercepat pembangunan di bidang pendidikan dan kualitas hidup masyarakat,” jelas Noli.
Pentingnya Tolak Ukur dan Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan
Fraksi PPP dan Demokrat meminta agar setiap program pembangunan memiliki target yang jelas dan dapat diukur. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan, dengan transparansi dan akses penuh terhadap informasi kebijakan publik. Partisipasi ini dianggap penting untuk membangun rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Masyarakat perlu menjadi bagian dari setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, demi keberhasilan dan keterbukaan kebijakan publik,” tambahnya.
Fokus pada Infrastruktur dan Penanganan Kemiskinan
Fraksi PPP dan Demokrat juga menyoroti pentingnya pemenuhan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan layanan kesehatan, yang masih menjadi kebutuhan utama di Kabupaten Meranti.
Selain itu, mereka menekankan pentingnya upaya serius dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Fraksi ini mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.
Saran: Penyusunan RPJPD yang Transparan dan Efektif
Noli mengusulkan agar pemerintah daerah menyusun RPJPD dengan prinsip transparansi, partisipatif, efisien, dan berkelanjutan. Penyusunan harus menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan mempertimbangkan kondisi nyata di daerah.
Selain itu, Noli mengingatkan perlunya reformasi birokrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) yang lebih sesuai dengan beban kerja di lapangan.
“Penyusunan RPJPD ini harus disusun secara transparan, efektif, dan inklusif, dengan memperhatikan pengelolaan pemerintahan yang tepat fungsi dan ukuran agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien bagi masyarakat Meranti,” tutupnya.
Dengan berbagai pandangan dan masukan ini, Fraksi PPP dan Demokrat menyatakan dukungannya terhadap pembahasan RPJPD di tingkat Pansus dan berharap Ranperda ini dapat menjadi landasan pembangunan jangka panjang yang solid dan adaptif untuk Meranti. ***
