Menurut Mahsyud, soal tarif menjadi hal yang sangat urgent dan sangat menentukan sebagai dukungan terhadap badan usaha pelabuhan untuk meningkatkan wilayah Pulau Nipa.
“Kami bersama Kementerian Keuangan sudah memberikan penguatan dengan pemberlakuan tarif khusus di Pulau Nipa, jadi ada perbedaan dengan lokasi lain,” katanya.
BUP Diberi Keleluasaan
Mahsyud menjamin, BUP yang mengelola STS di Pulau Nipa saat ini akan diberi keleluasaan untuk menetapkan tarif. Tapi, dari sisi bisnis, tarif harus lebih kompetitif dan fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan.
“Tetap harus sesuai koridor hukum dan ketentuan yang berlaku,” tegas Mahsyud.
Dia juga menyinggung soal infrastruktur layanan publik di kawasan itu, utamanya aspek transportasi. Menurut Mahsyud, pemenuhan kebutuhan layanan tranportasi di kawasan itu harus berorientasi pada keterjangkauan aksesibilitas, keandalan, dan optimalisasi teknologi informasi.
Jadi, katanya, digitalisasi, IT, dan lain sebagainya menjadi hal yang diutamakan, serta keterbukaan penyediaan layanan transportasi dimaksud.
Mahsyud optimis kehadiran operator Asinusa di Pulau Nipa akan memberi manfaat besar dalam konteks ekonomi maupun pertahanan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dapat terwujud seperti yang sudah pernah dilakukan selama ini.
Pastinya, lanjut Mahsyud, kemanfaatan itu lebih utama bagi daerah, baik pembedayaan SDM maupun yang lainnya.
“Aktivitas kepelabuhanan ini dibutuhkan modal yang sangat besar. Makanya kami tidak asal-asalan memilih mitra kerja sama di dalam kepelabuhanan di perairan, itu untuk jangka pendek,” bebernya.
Sedangkan untuk jangka panjang, menurut Mahsyud, konsesi BUP di Pulau Nipa akan menjadi highlight kedepannya.
“Kami ingin, terutama di daerah perbatasan yang terus terang head to head dengan Singapura secara perlahan namun pasti, juga punya pangsar semakin lama semakin menguat, kira kira seperti itu,” ungkap Mahsyud, di ujung wawancara via zoom metting. ***
(red)
