SAMARINDA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh kebebasan pers untuk memberikan kritik yang konstruktif.
Menurut Pigai, kritik dari media adalah bagian penting dalam mengisi ruang-ruang yang belum mampu dijangkau oleh pemerintah, sekaligus mendorong kemajuan bangsa.
Hal ini disampaikan Pigai saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-3 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Hotel Aston, Samarinda, pada Senin (16/12/2024).
“Presiden Prabowo memerintahkan saya untuk menjamin kebebasan ruang kritik. Media jangan takut untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Lewat kritik itulah media bisa menjadi pengisi ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh negara,” ujar Pigai.
Natalius Pigai juga mengapresiasi peran media massa sebagai pilar demokrasi yang menjaga transparansi, keadilan, dan hak asasi manusia.
Ia mendorong media untuk terus menjadi motor penggerak ide-ide kreatif dan inovatif demi mendukung pembangunan nasional.
“Media memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga cahaya kebenaran, kejujuran, demokrasi, perdamaian, dan keadilan,” tambahnya.
Pigai juga mengimbau media untuk menyampaikan berita sesuai fakta dan menjaga integritas jurnalistik.
“Berita harus ditulis berdasarkan fakta, jangan terlalu banyak diedit. Sampaikan apa adanya, tetapi tetap mengacu pada kaidah jurnalistik,” tegasnya.
Rakernas JMSI kali ini dihadiri oleh Ketua Umum JMSI Pusat Dr. Teguh Santosa, Ketua JMSI Kalimantan Timur Muhammad Sukri, perwakilan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Forkopimda, serta pengurus JMSI dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Pigai menyampaikan harapannya agar media siber terus berperan kritis, independen, dan konstruktif dalam menjaga demokrasi, khususnya di era digital.
Ia menilai bahwa media siber memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Pigai menekankan bahwa media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengatasi tantangan bangsa.
Kritik yang sehat, menurutnya, adalah bentuk kontribusi nyata dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Pemerintah membutuhkan media sebagai mitra untuk mewujudkan visi besar bangsa. Bersama-sama, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan bagi Indonesia,” pungkas Pigai.
Rakernas JMSI ke-3 menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan media siber dalam menjaga demokrasi, mendorong inovasi, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ***
