BATAMHEADLINE

Nyaris Karam pada 2002 dan Direklamasi, Pulau Nipa Ditetapkan Sebagai Pulau Terluar NKRI

×

Nyaris Karam pada 2002 dan Direklamasi, Pulau Nipa Ditetapkan Sebagai Pulau Terluar NKRI

Sebarkan artikel ini
Perairan Pulau Nipa. (Foto : Ist)

Istono mendukung sepenuhnya program pertahanan berbasis ekonomi di Pulau Nipa. Meski, dia tak menampik banyak broker dari Singapura yang berupaya agar konsesi Pulau Nipa tidak dikelola oleh dua pemegang BUP saat ini, yaitu Pelindo (di perairan) dan Asinusa (di pulau dan perairan). “Mereka (broker) tetap berkeinginan mengelola perairan kita. Pastilah ini bicara keuntungan yang lebih besar lagi,” tegas Istono kepada media ini, di Batam, Kepri, Kamis 8 Maret 2023.

Istono mendorong agar para pemegang konsesi di Pulau Nipa, yaitu PT Asinusa dan PT Pelindo, terus meningkatkan kapasitasnya untuk membangun dan memajukan pulau terluar itu. 

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Tak perlu takut, gangguan itu biasa. Yang penting rekrut tenaga lokal, lakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar lewat CSR, serta  tingkatkan pajak pemasukan daerah dan negara,” kata Istono menyemangati.

Kencangnya “serangan” para broker kepelabuhan dari Singapura dan dalam negeri untuk mengusik investasi di Pulau Nipa, mendapat perhatian khusus dari Musrin, seorang Praktisi Hukum di Kepulauan Riau (Kepri). 

Dia mengajak semua pihak harus ikut mendukung  penguatan pertahanan berbasis ekonomi di Pulau Nipa, Batam, Kepri. “Ini menyangkut nasionalisme dan benteng pertahanan di pulau-pulau terluar di Indonesia. Harus kita lawan bersama,” tegas Musrin, kepada media ini.

Melakukan diskusi terbatas dengan komunitas media di Batam, Jumat 9 Maret 2023, anggota Peradi ini mengaku prihatin jika masih ada pihak-pihak tertentu mencoba bermanuver politik dan bisnis di kawasan investasi-investasi vital di wilayah terluar Indonesia.

Sebab, kata dia, ekonomi dan pertahanan negara ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Keduanya bisa saling melengkapi bagi eksistensi suatu negara dalam persaingan di kancah internasional kelak. “Inilah mengapa kita ajak semua pihak harus mendukung agar pulau-pulau terluar kita kuat,” jelas Musrin.

Kepulauan Riau adalah provinsi yang berbatasan dengan negara Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Singapura. Resistensi gangguan dari luar dan dalam cukup tinggi karena Kepri memiliki 2.408 pulau besar dan kecil. Kemudian, sekitar 96% wilayahnya adalah lautan. Daratannya cuma sekitar 4%.

Mengutip data sensus tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau saat ini sekitar 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km2. Sekitar 58% penduduknya berada di kota Batam sebagai pusat pengusahaan kawasan Free Trade Zone (FTZ).

Posisi strategis geografis Kepri, dalam perspektif penguatan pertahanan berbasis ekonomi membuat banyak pihak tergiur melakukan persaingan bisnis tak sehat. “Tapi investor tidak perlu takut sepanjang kehadiran mereka melibatkan tenaga kerja lokal, meningkatkan fiskal dan mengucurkan dana CSR nya ke warga sekitar,” katanya.

Menurut Musrin, untuk memaksimalkan potensi jasa kepelabuhanan di perairan Pulau Nipa dan pertahanan berbasis ekonomi di pulau seluas 62 hektare itu, dukungan serta peran aktif pemerintah dan swasta sangat diperlukan. “Agar Indonesia bisa lebih kompetitif dan memiliki daya saing di dunia internasional,” tutup Musrin.

banner 200x200
Follow