TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung keberlanjutan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, saat meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjungpinang bersama Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, di Jalan Borobudur, Selasa (30/9/2025).
Wagub Nyanyang menilai, hadirnya Sekolah Rakyat di Kepri menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pemerataan pendidikan, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung, tetapi simbol harapan dan keberpihakan negara. Program ini memberi kesempatan yang setara bagi anak-anak dari keluarga nelayan, pekerja migran, maupun mereka yang pernah putus sekolah. Dari sini kita siapkan generasi emas menuju Indonesia 2045,” ujar Nyanyang.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjungpinang merupakan sekolah rakyat pertama di Provinsi Kepulauan Riau dan bagian dari program nasional penyediaan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Secara nasional, terdapat 165 titik Sekolah Rakyat, dan Kepri mendapatkan tiga lokasi, yakni di Tanjungpinang, Natuna, dan Kepulauan Anambas.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat 33 Tanjungpinang menampung 100 siswa dari jenjang SD hingga SMA, dengan sistem pendidikan berasrama dan gratis sepenuhnya. Sebanyak 19 tenaga pendidik telah disiapkan untuk mendampingi para siswa, terdiri atas 6 guru lokal dan 13 guru dari luar daerah.
Pemprov Kepri memastikan akan terus mendukung pengelolaan dan pengawasan Sekolah Rakyat agar berjalan sesuai standar nasional. Dukungan ini mencakup pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kapasitas guru, serta pengawasan kualitas pendidikan dan gizi siswa.
“Kami akan memastikan program ini berjalan maksimal. Anak-anak Kepri harus mendapatkan pendidikan yang layak, lingkungan belajar yang nyaman, dan kesempatan untuk berkembang tanpa terkendala ekonomi,” tegas Nyanyang Haris.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bukti bahwa negara hadir untuk rakyat kecil.
“Sekolah ini berasrama, gratis, dari SD hingga SMA. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin ekstrem,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, dalam sambutannya secara daring menambahkan bahwa Kepri menjadi salah satu provinsi dengan perhatian khusus dalam pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Ada tiga titik di Kepri, yaitu Natuna, Tanjungpinang, dan Anambas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan anak-anak di daerah kepulauan tidak tertinggal dalam pendidikan,” ujarnya. ***
