TANJUNGPINANG — Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (29/9/2025). Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dari Gedung Sasana Bhakti Praja itu membahas dua isu strategis nasional, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penuntasan Tuberkulosis (TBC).
Rakor turut dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Secara virtual juga hadir Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, para kepala daerah, dan unsur Forkopimda se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan kasus TBC tertinggi kedua di dunia setelah India.
“Kita sangat serius menangani hal ini. Kepala daerah beserta jajarannya menjadi ujung tombak penanganan di daerah masing-masing, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi,” ujarnya.
Mendagri juga menyampaikan hasil Rakor yang digelar sehari sebelumnya, Minggu (28/9/2025), terkait evaluasi pelaksanaan program MBG. Beberapa poin penting yang dihasilkan antara lain:
- Penghentian sementara SPPG atau dapur MBG yang bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.
- Kewajiban pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk aktif melakukan pengawasan melalui kolaborasi lintas sektor.
- Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional.
- Puskesmas dan UKS dilibatkan dalam pemantauan berkala agar pengawasan berjalan preventif dan berkelanjutan.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menambahkan pentingnya penyederhanaan aturan SLHS sebagai jaminan keamanan pangan program MBG.
“Jika sebelumnya pengusaha makanan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari Dinas Pariwisata, kini tidak diperlukan lagi. Yang wajib adalah memenuhi persyaratan teknis kesehatan, seperti Surat Izin SPPG, layout dapur, serta sertifikat kursus keamanan pangan bagi penanggung jawab dan penjamah makanan,” jelasnya.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanggulangan TBC harus menjadi kesadaran bersama seluruh pemerintah daerah.
“Ada tiga kewajiban daerah, yaitu mengintegrasikan agenda TBC dalam forum koordinasi daerah, melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif, serta melibatkan seluruh petugas dan penyuluh di lapangan,” tegasnya.
Sementara Menkes Budi Gunadi mengingatkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 134 ribu kematian akibat TBC di Indonesia.
“Sejak 2020, Kemenkes telah memonitor empat indikator utama, yaitu penemuan kasus, inisiasi pengobatan, keberhasilan pengobatan, serta pemberian terapi pencegahan TBC,” ungkapnya.
Menanggapi hasil Rakor tersebut, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat.
“Program Makan Bergizi Gratis dan percepatan penuntasan TBC adalah agenda nasional yang sejalan dengan komitmen Pemprov Kepri untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor, melibatkan Puskesmas dan sekolah, serta memastikan setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi sesuai standar baru yang telah disederhanakan Kementerian Kesehatan,” ungkap Ansar.
Ia menambahkan, langkah-langkah konkret akan terus dilakukan untuk menjamin makanan sehat, aman, dan bergizi bagi anak-anak di Kepri, sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman penyakit menular seperti TBC.
“Dengan koordinasi yang kuat dan sinergi lintas sektor, Kepri siap menjalankan dua agenda nasional ini secara efektif dan terukur,” tegas Ansar. ***
