, ,

Pjs Gubernur Kepri Ingatkan Netralitas Pegawai

oleh
Pjs Gubernur Kepri Ingatkan Netralitas Pegawai 1
Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, terus mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis pada Pilkada 2020 ini. (Foto : Protokol Kepri)
banner 1102x276

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Sijori Kepri, Kepri, Tanjungpinang — Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, terus mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis pada Pilkada 2020 ini. Mereka harus menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah.

“Kita ini sebagai ASN masih digaji dan dibiayai negara menggunakan APBD ataupun APBN. Oleh karena itu sebagai abdi negara wajib hukumnya bagi kita untuk netral,” kata Bahtiar Baharuddin, saat mengikuti acara Video Conference Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (07/10/2020).

Tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah, Kepala Badan Kesbangpollinmas, Lamidi dan Inspektur Daerah, Irmendes. Hadir juga Ketua KPU provinsi Kepulauan Riau, Sriwati dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Sjahri Papene.

Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, juga dihadiri secara virtual oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPK RI, Firli Bahrui, Ketua KASN Agus Pramusinto, beberapa pimpinan kementerian dan lembaga, serta anggota KPU dan Bawaslu pusat.

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bahtiar menyampaikan, bahwa telah sangat jelas bahwa Aparatur Sipil Negera (ASN) baik dalam Pemilu maupun Pilkada tetap memiliki hak politik untuk memilih namun tidak boleh mengekpresikannya di ruang publik karena terikat dan harus berpegang teguh pada sumpah jabatan, kode etik dan harus mematuhi larangan dalam undang-undang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN dalam Pilkada.

”ASN dalam pilkada harus netral. Tapi bukan berarti tidak boleh memilih. Silakan pilih tapi nanti pada waktu pemilihan 09 Desember nanti di bilik suara. Disitulah nanti anda kreasikan hak politiknya,” jelasnya.

Untuk mengawal netralitas ASN ini, Bahtiar mengharapkan peran serta semua masyarakat untuk ikut mengawasi di lapangan. Jika ada temuan pegawai ikut dalam pemenangan salah satu pasangan calon, segera laporkan ke aparat terkait, seperti Panwas, polisi dan KPU, dan nanti akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

banner 4921x615

banner 1280x160

banner 740x400

banner 1280x157

banner

banner 1050x130 banner 2560x472

banner 740x400

banner

loading...