BATAM – Pilkada Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2024 memasuki masa kritis, hanya tersisa enam hari menuju hari pencoblosan. Namun, dalam waktu yang semakin sempit ini, kekhawatiran akan maraknya praktik black campaign dan money politics semakin mencuat. Kedua praktik tersebut dianggap dapat merusak integritas proses demokrasi di Kepri.
Presiden Mahasiswa Institut Indobaru Nasional Batam (IINB) sekaligus Koordinator Daerah BEM SI “Kerakyatan” Kepri, Alexander Manurung, menyoroti serius persoalan ini.
Ia menilai black campaign dan money politics tidak hanya mencederai nilai keadilan, tetapi juga dapat merugikan masyarakat Kepri yang menginginkan pemimpin berkualitas tanpa manipulasi politik.
Alexander menjelaskan bahwa black campaign, atau kampanye hitam, adalah upaya menjatuhkan kredibilitas calon dengan menyebarkan informasi palsu atau fitnah.
Dalam konteks Pilkada Kepri, rumor tak berdasar dan berita bohong semakin marak menjelang hari pencoblosan.
“Rumor dan informasi palsu ini jelas mengganggu konsentrasi pemilih dan mencederai citra demokrasi yang seharusnya berjalan dengan adil,” ujarnya, Kamis (21/11/2024).
Ia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri untuk segera menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran black campaign.
“KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus bergerak cepat, memastikan proses Pilkada bersih dari fitnah dan manipulasi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” harap Alexander.
Selain black campaign, praktik money politics juga menjadi perhatian utama.
Alexander menyebut bahwa praktik ini, di mana pihak tertentu menawarkan uang atau barang demi memengaruhi pilihan pemilih, sangat meresahkan.
“Money politics bertentangan langsung dengan prinsip pemilu demokratis. Pemilih harus menentukan pilihan berdasarkan informasi yang benar, bukan karena pengaruh materi,” tegasnya.
Alexander meminta KPU dan Bawaslu untuk memperketat pengawasan terhadap proses kampanye, terutama distribusi materi kampanye yang berpotensi memancing praktik money politics.
Alexander juga mengingatkan bahwa tindakan preventif harus diutamakan guna menghindari maraknya pelanggaran.
Ia berharap KPU dan Bawaslu bersama seluruh pihak terkait bekerja keras memastikan Pilkada berjalan jujur dan adil.
“KPU dan Bawaslu harus berkomitmen menciptakan Pilkada yang bersih dari manipulasi politik. Ini demi memilih pemimpin yang benar-benar mampu mengemban amanah rakyat, bukan hasil dari permainan kotor yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Manurung menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di Kepri.
“Kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi adalah kunci keberhasilan Pilkada. Jangan biarkan praktik kotor ini menghancurkan harapan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang layak dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Pilkada Kepri 2024 kini berada di titik krusial. Semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu hingga masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas proses ini agar berjalan bersih, transparan, dan bebas dari pelanggaran. ***
