– Bahas RTRW dan Status FTZ Batam
BATAM (SK) — Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Pemprov Kepri. Dalam kunjungan ini, DPR ingin mendengar secara langsung mekanisme pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kepri dari BP Batam dan Pemko Batam melalui Pemprov Kepri.
Dalam paparannya, Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto, mengatakan, bahwa saat ini pemprov Kepri mendukung Pemerintah Pusat melakukan harmonisasi hubungan kerja antara BP Batam dan Pemko Batam.
“Maka dari itu, kami akan mendukung Pemerintah Pusat mengeluarkan aturan hukum yang mengatur kewenangan dua lembaga tersebut, sehingga, kedepannya kedua instansi tersebut dapat lebih harmonis lagi dalam menjalankan tugasnya,” kata Nuryanto, di Graha Kepri, Rabu (3/2/2016).
Mendengar penjelasan Penjabat Gubernur Kepri, ketua Rombongan kunjungan spesifik, Lukman Edi, mengatakan, bahwa pihaknya memahami dan akan segera menggesa Pemerintah Pusat mengeluarkan perangkat hukum.
“Kami akan menindaklanjuti penjelasan ini, khususnya ke kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) tentang penyerdahanaan mekanisme tahapan pengelolaan RTRW,” kata Edi.
Berkenaan dengan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan FTZ di Batam, Komisi II akan menindaklanjuti dengan menggelar rapat khusus dengan Mendagri, Mensesneg dan Kementerian terkait.
“Dengan begitu, kami berharap dapat menemukan solusi terbaik terhadap disharmoni kewenangan dengan memperhatikan kepentingan dunia usaha dan masyarakat kecil,” pungkasnya. (SK-DY/R)
