TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penuntasan Tuberkulosis (TBC) merupakan dua prioritas strategis nasional yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kepri saat ini. Hal itu disampaikan Ansar saat memimpin rapat tindak lanjut pelaksanaan kedua program tersebut di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (2/10/2025).
Ansar mengatakan, rapat ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan dua program tersebut sebagai agenda strategis nasional.
“Presiden Prabowo telah mengingatkan semua kepala daerah untuk turun langsung memastikan program berjalan baik. Karena itu, hari ini kita fokus membahas secara detail langkah-langkah di Kepri,” ujar Ansar.
Kepala Dinas Kesehatan Kepri, M. Bisri, menjelaskan bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan penderita TBC terbesar kedua di dunia.
“TBC masih menjadi ancaman serius. Setiap tahun sekitar 1,3 juta orang meninggal akibat penyakit ini. Karena itu, kita di Kepri harus bekerja lebih keras agar target eliminasi tahun 2030 bisa tercapai,” tegasnya.
Upaya deteksi dini terus diperkuat melalui skrining aktif dan pasif serta pemanfaatan teknologi medis seperti Tes Cepat Molekuler (TCM/GeneXpert), pemeriksaan dahak, dan rontgen dada.
Pada September lalu, kegiatan skrining aktif (ACF) dengan X-ray portable di Bintan dan Tanjungpinang berhasil menjaring lebih dari 1.000 orang, dengan puluhan di antaranya terindikasi TBC.
Meski Pemprov Kepri telah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC sejak 2022, sejumlah kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan cartridge TCM, minimnya mesin X-ray portable, dan belum optimalnya peran kader TBC di lapangan.
“Ke depan kita akan menambah 5.000 cartridge TCM, memperkuat kapasitas kader, serta mewajibkan skrining TBC bagi ASN dan tenaga kerja setiap enam bulan,” tambah Bisri.
Sementara itu, realisasi Program Makan Bergizi Gratis di Kepri hingga 29 September 2025 telah mencapai 52,23 persen atau 333.282 penerima manfaat dari total sasaran 638.047 orang.
Batam menjadi daerah dengan penerima terbanyak (376.294 orang), disusul Karimun (74.590 orang) dan Tanjungpinang (65.063 orang).
Kepala DKP2KH Kepri, Rika Azmi, menjelaskan bahwa tantangan terbesar berada di wilayah pulau kecil dengan 51.540 penerima manfaat.
“Distribusi pangan di pulau-pulau kecil tidak mudah. Karena itu, kita sedang menyusun konsep dapur SPPG khusus pulau kecil agar layanan lebih merata,” jelasnya.
Evaluasi juga dilakukan menyusul dugaan keracunan di Karimun dan Batam. Dua SPPG dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM keluar.
“Prinsipnya, makanan yang diberikan harus sehat, aman, dan bergizi,” tegas Rika.
Untuk menjaga kualitas pangan, Pemprov Kepri memperkuat pengawasan, menyalurkan rapid test kit, menggandeng kelompok tani, serta mewajibkan sekolah penerima manfaat menunjuk guru penanggung jawab distribusi dengan insentif harian Rp100 ribu.
Menutup rapat, Gubernur Ansar menegaskan bahwa pelaksanaan dua program nasional ini adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. “Ini bukan sekadar program, tapi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin kesehatan dan gizi masyarakat, terutama generasi muda Kepri,” ucapnya. ***
