BPS Kepri : Indeks Kinerja Demokrasi Kepri “NAIK 1.87 POIN”

oleh

TANJUNGPINANG (SK) — Kinerja Demokrasi di Kepri, berada pada katagori sedang, karena di hitung dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepri 2015 sebesar 70,26 dalam Skala 0 sampai 100, sampai angka ini naik dibandingkan dengan 2014 sebesar 68,39. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau (Kepri) Panusunan Siregar, pada acara statistik dengan tema “Pertumbuhan ekonomi indeks tendensi konsumen”, di kantor BPS Provinsi Kepri, Jumat, (05/08/2016).

“Angka tersebut naik 1,87 poin, jika dibandingkan dengan indeks Demokrasi Indonesia tahun 2014. Jadi kinerja Demokrasi di Provinsi Kepri masih berada pada katagori sedang,” ujar Panusunan.

Selain itu, Panusunan menjelaskan, dari tahun 2014-2015, indeks tersebut dipengaruhi dari tiga aspek demokrasi yakni, Kebebasan Sipil turun 2,31 poin (dari 82,47 menjadi 80,16), Hak-Hak Politik naik 6,66 poin (dari 58,35 menjadi 65,01), sedangkan lembaga demokrasi turun 0,48 poin (dari 66,61menjadi 66,13).

“Dan di rangkum menjadi tiga katagori yakni, Katagori Baik (indeks 80 ke atas), Katagori Sedang (indeks 60-80), dan Katagori Buruk (indeks 60 ke bawah),” jelasnya

Sedangkan untuk Metodologi pengumpulan data IDI, lanjutnya, terdiri dari empat sumber data yaitu, review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub dll), Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara mendalam.

Sementara itu, Panusunan menambahkan, dalam perubahan IDI dari tahun 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 73,61, 2010 sebesar 62,89, 2011 sebesar 70,78, 2012 sebesar 65,61, 2013 sebesar 66,50, 2014 sebesar 68,39, 2015 sebesar 70,26).

“Fluktuatifnya angka IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di Provinsi Kepri. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional,” jelasnya.

Ia berharap, mulai periode 2015 diterapkan dua indikator baru komponen dari variabel, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai langkah penyempurnaan, agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. (SK-RA)