BATAM – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri (Pemprov Kepri) dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kepri. Ia menyebut, sedikitnya ada tujuh kebijakan strategis yang saat ini telah dijalankan untuk mendorong akses keuangan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kepri.
“Tujuh kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Pemprov Kepri dalam memperluas akses layanan keuangan lintas sektor, dari koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan, hingga pariwisata, pertanian, kelautan, dan perikanan,” ujar Ansar Ahmad, saat membuka kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang dirangkaikan dengan Opening Ceremony Financial Expo di One Batam Mall, Jumat (3/10/2025).
Adapun tujuh kebijakan strategis Pemprov Kepri tersebut yakni:
- Penyaluran modal usaha dengan subsidi bunga atau margin 0 persen.
- Pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
- Perlindungan nelayan dan petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- Program kemandirian pesantren melalui HEBITREN sejak 2021.
- Penguatan koperasi dan transformasi koperasi konvensional.
- Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Ansar mengatakan, berbagai kebijakan tersebut dirancang agar masyarakat Kepri, khususnya pelaku usaha mikro dan sektor informal, dapat lebih mudah mengakses pembiayaan tanpa terbebani bunga tinggi atau persyaratan rumit.
Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri yang selama ini berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok daerah.
“OJK punya peran krusial dalam mewujudkan target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada tahun 2029 dan 98 persen pada tahun 2045,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ansar menyebut kegiatan literasi dan inklusi keuangan seperti Financial Expo menjadi wadah penting untuk mempertemukan pemerintah, pelaku industri keuangan, dan masyarakat.
Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, diharapkan semakin banyak warga Kepri yang mampu memanfaatkan akses keuangan untuk mengembangkan ekonomi keluarga dan usaha.
“Semakin luas akses keuangan, semakin kuat pula pondasi ekonomi daerah. Karena itu, Pemprov Kepri akan terus bersinergi dengan OJK dan lembaga keuangan untuk memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini,” tegas Ansar. ***
