Jika Pemerintah Pusat bisa turun tangan menyediakan jalan-jalan produksi, jaringan listrik, fasilitas komunikasi, tentunya akan memberikan keuntungan bagi para pengusaha Sagu, serta masyarakat yang menggeluti usaha Sagu di Meranti.
Jika saat ini Pemerintah berupaya mewujudkan ketahanan pangan Nasional, menurut Bupati, inilah saatnya Pemerintah fokus pada pengembangan Sagu sebagai Pangan alternatif pengganti beras, sekaligus menekan Import beras Nasional.
Pemkab Meranti, diakui Bupati sangat menyadari potensi Sagu sebagai alternatif pangan pengganti beras, dengan terus berupaya memberdayakan kilang-kilang Sagu rakyat, melalui penerapan teknologi, membuka akses pemasaran, hingga menyediakan fasilitas ke pelabuhan dan pergudangan.
Namun, dikatakan Irwan hal itu belum cukup. Pemerintah Pusat melalui Perum Bulog harus turun tangan memasukkan Sagu dalam managemen Logistik Nasional. Caranya dengan menampung dan membeli hasil produksi Sagu masyarakat, layaknya Bulog membeli beras. Sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat pengolah Sagu disektor pemasaran.
Jika Bulog mampu turun tangan, maka hasil produksi Sagu masyarakat tak perlu lagi dijual kepada Katel Sagu, yang selama ini memonopoli pasar Sagu di Meranti, bahkan mungkin di Indonesia.
Sejauh ini, Pemda Meranti telah membangun Pabrik berskala kecil yang dapat mengolah Sagu menjadi beras Sagu dengan kapasitas 700 Kg/Hari, dan mampu memproduksi 20 Ton Sagu basah/hari, yang dapat diolah menjadi berbagai makanan, seperti Mie dan lainnya.
“Untuk itu, kami mengundang Perum Bulog untuk melakukan kerjasama operasi masuk scara serius di Industri Persaguan. Dengan begitu, kami yakin, Sagu akan menjadi sesuatu yang akan membuat Indonesia mencapai kedaulatan pangan,” tegas Bupati.
Penjelasan Bupati Meranti juga diperkuat oleh Direktur ANJ Papua Fahri Karim, salah satu perusahaan besar pengolah Sagu di Papua. Menurutnya, tidak ada jalan lain menciptakan ketahan Pangan nasional, selain memanfaatkan potensi Sagu yang saat ini belum terkelola secara maksimal.
“Kami menilai sudah saatnya Sagu masuk dalam Managemen Logistik Bulog,” ujar Fahri Karim.
Sehingga, masalah yang menghantui petani, hingga pengusaha Sagu saat ini, dapat dituntaskan. Masalah itu adalah Sagu dikenakan Insentif, Pajak dan tidak ada Subsidi, seperti layaknya beras. Selain itu, kurangnya Infrastruktur pendukung, Konektifitas dan tidak masuknya Komodity Sagu dalam Pangan strategis Nasional.
Untuk menjadikan Sagu sebagai komodity pangan alternatif dalam mewujudkan kemandirian Pangan Nasional, dikatakan Bupati Meranti, juga diperlukan Goodwill dari Pemerintah Pusat untuk membuat Sagu lebih dikenal oleh masyarakat. Misal Sagu merupakan makanan yang memiliki nilai Gizi tinggi, rendah Gula, kaya Karbohidrat, cocok untuk Diet, dan mampu menyembuhkan penyakit Gestrik.
Tidak seperti saat ini, Sagu seperti dianak tirikan, atau dimarginalkan, dengan menjadi makanan kelas dua menurut Irwan. Pemirian inilah yang harus diubah oleh Pemerintah bersama-sama dengan daerah.
