GESER UNTUK BACA BERITA
Example 325x300
KEPRIRIAUTANJUNG PINANG

Nurdin Basirun : Jangan Sampai Ayam Mati di Lumbung Padi

×

Nurdin Basirun : Jangan Sampai Ayam Mati di Lumbung Padi

Sebarkan artikel ini

PEKANBARU (SK) — Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dr H Nurdin Basirun S.Sos M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi, di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis, (17/03/2016).

Dalam Rapat itu, Nurdin Basirun, memberikan kritikannya terkait hasil alam yang ada yang belum bisa dinikmati masyarakat Kepri.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Bukan mau saling menyalahkan. Hasil alam yang ada belum bisa dinikmati masyarakat Kepri keseluruhannya,” kritik Nurdin.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnya, tutur Nurdin, dalam implementasi semangat UUD 45 ini, belum dirasakan seluruh masyarakat. Contohnya saja, untuk pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang tiap tahun dirasakan Kepri dan daerah penghasil lain, terus berkurang.

BACA JUGA :  Nurdin Minta Dirjen Migas Konsisten Bangun Kepri

Jika di Tahun 2014, Kepri menerima DBH sebesar Rp 781,944 Miliar, di Tahun 2015 menurun menjadi Rp 148.976 Miliar. Puncaknya, Tahun 2016 ini Kepri hanya kebagian Rp 12 Miliar dengan alasan cost recovery yang tinggi.

Belum lagi soal harga gas yang kelewat mahal untuk konsumsi dalam negeri dibandingkan harga gas yang dijual ke Singapura.

BACA JUGA :  Taba Iskandar : Peran Ormas Sangat Penting Dalam Pembangunan

“Ini teori dagang yang paling aneh di seluruh dunia. Jangan sampai ayam mati dilumbung padi,” ucap Nurdin.

Maka dari itu, Nurdin meminta Pemerintah Pusat bersama KPK, untuk serius memperbaiki sektor energi, agar, energi dan hasil tambang yang dihasilkan betul-betul sampai ke masyarakat.

Hal ini ini disambut hangat Pimpinan KPK, Laode Muhammad Syarif. Maka dari itu, kedepan KPK akan melakukan langkah revolusioner dengan memperbaiki sistem keenergian di seluruh Indonesia.

Tahap pertama yang akan diambil oleh Laode Muhammad Syarif adalah, koordinasi dan evaluasi serta penataan seluruh ijin tambang yang ada.

BACA JUGA :  Satu LAZNAS di Provinsi Riau Masuk 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Cek Daftar Lainnya Disini

“Biasanya, menjelang pilkada, banyak ijin tambang yang terbit. Inikan yang perlu dikoreksi dan didalami,” kata Syarif serius.

Selanjutnya, pelaksanaan sistem keuangan. KPK ingin, seluruh penerimaan hasil tambang benar-benar maksimal masuk kenegara. Dan terakhir pangawasan produksi yang tepat.

Rapat Koordinasi dan supervisi ini dihadiri oleh, Gubernur Nangroe Aceh Darusalam, Zaini Abdullah, Plt Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi, serta Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. (SK-DY/R)