– Antisipasi Defisit APBD Perubahan.
BINTAN (SK) — Dalam mengantisipasi defisit penggunaan anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Bintan tahun 2015. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan lebih selektif, serta lebih efisien dalam mnggunakan APBD tahun 2015. Hal ini dikatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Lamidi saat ditemui di Tanjungpinang, Selasa (24/03/2015) kemarin.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena adanya pengurangan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp150 juta. Oleh karena itu, lanjut Lamidi, dalam hal ini Pemkab Bintan sudah melakukan penyempurnaan terhadap penggunaan APBD 2015.
“Dari defisit APBN yang terjadi, saat ini kita sudah melakukan penyempurnaan terhadap penggunaan APBD di APBD-P, tetapi sekarang sudah kita antisipasi agar tidak terjadi defisit sehingga harus berhutang dengan pihak ketiga nantinya,” tutur Lamidi menjelaskan.
Lebih lanjut, Lamidi menambahkan, pengetatan dalam menggunakan APBD tahun 2015 ada beberapa item kegiatan yang berlaku untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bintan.
Disebutkannya, kegiatan SKPD yang dikurangi untuk menghindari defisit anggaran pada APBD-P yakni, pemangkasan terhadap perjalan dinas SKPD, biaya operasional kegiatan SKPD, anggaran sewa ruang rapat, anggaran pembuatan baju dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa selain dari program pengentasan kemiskinan.
Selain itu juga, lanjut Lamidi, kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang sudah mencapai target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kegiatan-kegiatan sosialisasi, serta kegiatan rapat koordinasi disetiap SKPD juga akan dikurangi.
“Item kegiatan SKPD di Pemkab Bintan yang akan kita kurangi berkisar dari 10 hingga 30 persen, dengan begitu kita berharap pada APBD-P nanti tidak terjadi defisit dan harus berhutang dengan pihak ketiga nantinya,” sebut Lamidi.
Efisiensi dalam menggunakan anggaran APBD Bintan tahun 2015, Lamidi mengatakan, sejauh ini sudah dilakukan pembahasan bersama dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan.
“Kita sudah beberapa kali usulkan dan bahas dengan DPRD Bintan, dengan begitu tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan nantinya,” timpalnya. (SK-DER)
