BATAM – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, meminta dukungan kepada Komite II DPD RI untuk memperkuat infrastruktur transportasi udara di wilayah kepulauan. Permintaan ini disampaikan seiring pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 7,14 persen pada triwulan II tahun 2025 tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.
Menurut Wagub, konektivitas udara menjadi kunci utama pemerataan ekonomi antarwilayah di Kepri, terutama di daerah perbatasan seperti Anambas dan Natuna yang masih terbatas akses penerbangannya.
“Kami mohon agar ada penambahan rute penerbangan dengan kapasitas pesawat lebih besar. Selain maskapai perintis seperti Susi Air dan Fast, masyarakat butuh standar kenyamanan dan keamanan penerbangan yang lebih baik,” ujar Nyanyang dalam pertemuan dengan Komite II DPD RI di ruang rapat Direktur Utama BIB Hang Nadim Batam, Kamis (25/9/2025).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan penerbangan di Provinsi Kepri.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Pimpinan Komite II DPD RI Angelius Wake Kako, serta anggota Stefanus dan Azhari, bersama perwakilan Pemprov Kepri dan instansi terkait.
Wagub Nyanyang menyampaikan apresiasi atas perhatian DPD RI terhadap pengembangan konektivitas di Kepri.
Ia menegaskan, posisi strategis Kepri sebagai pintu gerbang NKRI yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menuntut peningkatan infrastruktur transportasi, termasuk penerbangan.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri menunjukkan tren positif. Namun, masih dibutuhkan dukungan sarana transportasi udara yang lebih memadai agar pemerataan ekonomi benar-benar dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Nyanyang juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II tahun 2025 mencapai 7,14 persen, naik 2,24 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 (4,90 persen).
Capaian ini menempatkan Kepri di peringkat tertinggi di Sumatera dan ketiga nasional setelah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga meningkat menjadi 79,89 poin, naik 0,81 poin dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini menjadikan Kepri provinsi dengan IPM tertinggi di Sumatera dan ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta.
“Kepri ini wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang besar, tapi berkat kerja sama semua pihak, pembangunan tetap berjalan baik,” tutur Nyanyang.
Wagub juga menegaskan, peningkatan jumlah penerbangan akan memberikan efek ganda bagi sektor ekonomi lainnya, seperti pariwisata, kuliner, restoran, dan perhotelan. Ia pun berharap dukungan DPD RI dalam mendorong maskapai nasional membuka rute baru ke wilayah perbatasan.
“Dengan bertambahnya frekuensi penerbangan, geliat ekonomi dan kunjungan wisata di Kepri pasti meningkat. Ini juga akan berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah memfokuskan pengembangan pariwisata dengan mengusung tema “Wonderful Indonesia, Wonderful Kepri, dan Visit Kepri 2027”. Untuk itu, Wagub menilai perlu adanya dukungan penuh dari DPD RI dalam aspek infrastruktur, kenyamanan, dan keamanan transportasi udara.
Selain bidang penerbangan, Pemprov Kepri juga terus menjalin koordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk memperluas fasilitas bebas visa kunjungan singkat, serta dengan Malaysia guna mempermudah akses keluar-masuk wilayah perbatasan.
“Kepri sebagai beranda depan NKRI harus terus diperkuat, baik dalam pelayanan penerbangan, imigrasi, maupun kerja sama lintas negara,” tegasnya.
Pertemuan produktif tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Pemko Batam Heriman, Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standarisasi Capt. Nurcahyo Utomo, Kadis Perhubungan Kepri Junaidi, serta Tim Pengendalian Percepatan Pembangunan Kepri Syarifah Normawaty. ***
