TANJUNG PINANG – Ariyanto Lu dan Januar Robert Silalahi, S.I.Kom resmi dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepri di Dompak, Kota Tanjung Pinang, pada Kamis (13/3/2025).
Pelantikan anggota DPRD Kepri ini dilakukan sebagai bagian dari pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan dua anggota DPRD sebelumnya yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada Kepri 2024.
Pengucapan sumpah/janji kedua anggota baru ini dipandu langsung oleh Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Kepri, Ahmad Solihin, dan berlangsung dengan khidmat.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan ucapan selamat kepada Ariyanto Lu dan Januar Robert Silalahi.
“Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ariyanto Lu dan Bapak Januar Robert Silalahi. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepri,” ujar Wagub Nyanyang.
Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Pelantikan ini dilakukan menyusul pengunduran diri dua anggota DPRD sebelumnya, yaitu:
- Nyanyang Haris Pratamura (Partai Gerindra), yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Kepri 2024.
- Eri Suandi (Partai PDI Perjuangan), yang juga mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada 2024.
Sebagai penggantinya, Ariyanto Lu dari Partai Gerindra diangkat menggantikan Nyanyang Haris Pratamura, sementara Januar Robert Silalahi, S.I.Kom dari Partai PDI Perjuangan menggantikan Eri Suandi.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD lainnya, antara lain:
- Dewi Kumalasari Ansar, Wakil Ketua I DPRD Kepri
- Tengku Afrizal Dahlan, Wakil Ketua II DPRD Kepri
- Bahtiar, Wakil Ketua III DPRD Kepri
Dengan dilantiknya dua anggota baru ini, DPRD Kepri diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kepulauan Riau. ***
