Silaturrahmi Walikota Dengan BKM Tanjungpinang

oleh

TANJUNGPINANG (SK) — Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengapreasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Tanjungpinang yang selama ini berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam program-program pengentasaan kemiskinan. Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengadakan silaturrahmi bersama BKM se-Kota Tanjungpinang, di Aula Bulang Linggi Kantor Perpustakaan, arsip dan Museum Kota Tanjungpinang, Sabtu (21/03/2015) pagi.

Dalam sambutan Ketua Forum BKM Kota Tanjungpinang Suyoto menyampaikan bahwa BKM Tanjungpinang telah berdiri sejak tahun 2006 dan sudah banyak yang dilakukan dalam rangka untuk membantu pelaksanaan program-program pemerintah dalam bidang pengentasan kemiskinan.

“Kami selalu berkomitmen, berperan aktif dan maksimal sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih atas komitmen Pemko kepada kami, dan kami siap untuk bermitra, bekerja sama untuk meningkatkan dan menggalang serta menyukseskan program-program pengentasan kemiskinan. Sebagai saudara, teman dan sahabat kebersamaan inilah yang akan menciptakan Tanjungpinang yang lebih dinamis, maju dan harmoni demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Suyoto.

Acara pagi itu dikemas dengan santai, hangat dan penuh kekeluargaan, acara diawali dengan makan pagi bersama Lis, Syahrul, Riono, anggota dan pengurus BKM serta pejabat lainnya.

Anggota dan pengurus BKM juga diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan Lis dan pejabat lainnya mengenai program-program pengentasan kemiskinan yang ada. Lis juga memerintahkan kepala SKPD yang hadir untuk menyampaikan program kerja mereka yang berhubungan dengan program pengentasan kemiskinan sehingga masyarakat bisa tahu dan ikut berperan serta menyukseskan pelaksanaan program kerja yang telah dibuat.

Sementara itu, Lis dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini adalah bukti nyata komitmen Pemko untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam hal pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Acara seperti ini akan secara rutin diadakan minimal 4 bulan sekali. Hal ini adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat luas sehingga setiap program yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat dan tujuan pemerintah.

“Untuk itu kami akan segera buatkan payung hukum untuk kelembagaan ini sehingga programnya bisa berjalan tanpa ada aturan yang dilanggar sehinnga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Karena perbuatan baik belum tentu benar dan perbuatan benar pastilah baik,” tutup Lis. (SK-RB)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.