BATAM – Karena dinilai mencekik, Sekertaris DPD Rent Car Indonesia (RCI) Provinsi Kepri, Muslikah A.Md.Kep, sangat kecewa atas kebijakan Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) yang menaikan tarif parkir hingga 100% (seratus persen).
Menurut Muslikah, kenaikan tarif parkir 100% ini sangat membebani para Pengusaha Rental Kendaraan karena dinilai sangat mahal, dan tentunya sangat membebani masyarakat di Kota Batam.
“Kenaikan biaya tarif parkir menjadi 100% itu kan Mahal. Dari kenaikan tarif parkir ini, terkesan memaksa Masyarakat dalam mencari pendapatan retribusi daerah,” kata Muslikah, Minggu (21/01/2024) sore.
Namun disisi lain, Muslikah juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemko Batam. Selaku pengusaha sewa kendaraan khususnya RCI, sangat mengapresiasi atas pembangunan-pembangunan yang tengah digalakkan Pemko Batam.
“Misalnya, untuk mengatasi kemacetan, Pemko Batam telah melebarkan ruas jalan dan jujur ini sangat memberikan dampak positif bagi industri Pariwisata Kepri, khususnya di Kota Batam,” ujar Muslikah.
Muslikah juga menyampaikan, sebagai pengusaha sewa kendaraan, dalam hal ini RCI merupakan ujung tombak Pariwisata, sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik di bidang transportasi.
Bahkan, Muslikah mengakui, RCI juga aktif mempromosikan kepada tamu-tamu mancanegara saat berkunjung ke Kota Batam, yakni dengan memberikan informasi terkait kota Batam, baik itu sarana maupun prasarananya.
“Namun kami bingung, tidak serta merta pula menaikan harga sewa kendaraan dan bersaing dengan platform online,” ungkapnya.
Diakhir wawancara, Muslikah meminta kepada anggota DPRD kota Batam dan Wali Kota Batam untuk segera meninjau kembali kebijakan yang sudah dikeluarkan.
“Yang membuat kami kecewa, selaku pengusaha trasnportasi dan wisata
tidak pernah dilibatkan. Semestinya kami dilibatkan untuk didengar saran, pendapat dan keluhannya,” sebut Muslikah.
Muslikah juga mengkhawatirkan akan dampak dari kenaikan tarif parkir 100% ini. Dimana banyak tenaga kerja atau supir-supir yang berpotensi akan kehilangan pekerjaannya.
“Ini semua tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Batam yang tidak berpihak kepada masyarakat,” pungkas Muslikah. ***
