TANJUNG PINANG – Dipenghujung rangkaian event Festival Kopi Merdeka yang mengambil tema ‘Dari Kenangan menjadi Kenyataan’ digelar di Jalan Merdeka, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri ternyata menelan anggaran mencapai Rp451.300.000.
Dana itu, berasal dari dana APBD Provinsi Kepri dan APBN dengan rincian nama paket pengadaan sewa KPLD Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp251.300.000.
Sementara dari Dinas Pariwisata Provinsi Kepri dengan judul Belanja Jasa Event Organizer dukungan event Kopi Merdeka melalui e-Purchasing dengan Nilai Rp200 juta, sehingga totalnya mencapai Rp451.300.000.
Ironisnya, Ketua panitia pelaksanaan event Kopi Merdeka diketahui juga sebagai Kabag Umum Sekwan DPRD Kepri sebelumnya dalam konfrensi pers membantah jika ada anggaran dari APBD/APBN.
Diketahui Festival Kopi Merdeka masuk dalam agenda Tanjung Pinang Fest dan akan berakhir pada 11 Agustus 2024, setiap hari dibuka mulai pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB.
Tanjung Pinang Fest 2024 yang merupakan salah satu event unggulan di Provinsi Kepulauan Riau yang terpilih sebagai salah satu event dalam Karisma Event Nusantara (KEN) Kemenparekraf tahun 2024.
Dari item tersebut, panitia menyebut pemerintah pusat maupun daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk tenda Bazaar puluhan UMKM.
Diduga hal tersebut jadi alasan pihak panitia penyelenggara kegiatan yang diketuai oleh Kabag Umum Sekwan DPRD Kepri tersebut untuk melakukan pemungutan kepada para pelaku UMKM sebesar Rp630.000 selama kegiatan berlangsung.
“Kami bayar Rp550.000 ditambah uang kebersihan dan lainnya menjadi Rp630.000 selama kegiatan berlangsung,” jelas salah satu peserta sebagaimana dilansir dari berbagai media online.
Ketua Panitia Sebut Tak Pakai APBD atau APBN
Sebelumnya pemberitaan beredar bahwa Ketua Panitia Festival Kopi Merdeka (FKM), Isnaini Bayu Wibowo, dalam konfrensi pers dengan awak media menyebutkan bahwa semua biaya stand bazar di acara tersebut tidak menggunakan APBD kota dan Provinsi maupun APBN.
“Terkait biaya perlu diketahui untuk semuanya bahwa bazar yang ada di lokasi acara tidak ada dianggarkan dari APBD kota dan provinsi maupun APBN,” tegasnya sebagaimana dilansir Sijori Kepri.
Biaya stand itu, sambung Bowo, modal awal berasal dari dana mandiri pihak panitia tanpa bantuan dari manapun.
Bahkan, sebagai perbandingan di bazar akhir pekan (weekend) di beberapa tempat, setelah pihaknya melakukan survei penyewaan stan untuk pertiga hari senilai Rp250 ribu.
Sementara, Tanjung Pinang Fest yang didalamnya terdapat Festival Kopi Merdeka, berlangsung selama 8 hari, membayar Rp550 ribu untuk satu stand.
Bowo pun menyebutkan jika sewa stan Rp550 ribu di Festival Kopi Merdeka sudah termasuk biaya listrik, kebersihan, keamanan, BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.
Menurut dia, tenda stan bazar tersebut disewa. Sehingga, dari biaya Rp550 ribu tersebut nantinya digunakan untuk membayar biaya sewa tenda atau stand.
Pembohongan Publik?
Dari uraian dalam konfrensi pers yang dilaksanakan panitia tersebut mengatakan kegiatan Kopi Merdeka tidak mengunakan APBD Kepri dan APBN, maka diduga pihak panitia telah melakukan kebohongan publik disejumlah media online.
Pasalnya dari pencarian website Sirup atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ditemukan anggaran untuk Kopi Merdeka dari APBD Kepri dan Kemenparekraf dengan jumlah mencapai Rp451 jutaan.
Ketua Panitia pelaksanaan event itu, dinilai tak transparan melakukan event Kopi Merdeka. Sebagai dalih untuk membebankan ratusan UMKM membayar stand bazar sebesar Rp630 ribu selama seminggu. selain itu UMKM dipungut 10 ribu untuk lampu dan keamanan.
Hal lain, kegiatan Kopi Merdeka diduga jadi bancakan untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga patut diduga terjadi korupsi. ***
(Red)
