Wakil Bupati Lingga Perjuangkan Nasib PTT dan THL ke Pusat

oleh
Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy, saat memperjuangkan nasib PTT dan THL Lingga ke Kementerian PANRB. (Foto : Ist)

Sijori Kepri, Lingga — Perjuangkan nasib PTT dan THL di Pemerintahan Kabupaten Lingga, Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy, mengunjungi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Kunjungan Wakil Bupati Lingga diterima langsung oleh Staf Deputi Bidang MSDM Kementerian PANRB, Muhammad Aulia.

Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy, berharap, agar pemerintah pusat dapat meninjau kembali tentang larangan pengangkatan tenaga PTT dan THL yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018, tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Beberapa persoalan tentang peraturan pemerintah tersebut, yang dikuatirkan Neko adalah akan mendiskriminasi putra putri di Kabupaten Lingga yang saat ini menjadi PTT dan THL di bidang-bidang tertentu.

“Sebenarnya tidak hanya konsultasi, tapi kita ingin menolak aturan yang dibuat tersebut, karena tidak semua daerah di Indonesia itu SDM-nya sama, tenaga PTT dan THL masih sangat kita butuhkan, khususnya di Lingga,” ujar Neko, kemarin.

Menurut Neko, permasalahan Sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Lingga, khususnya para PTT dan THL terjadi karena kondisi geografis Kabupaten Lingga yang merupakan daerah dengan pulau-pulau terpencil, sehingga mempengaruhi budaya masyarakat yang masih belum begitu peduli pendidikan formal.

“Jadi kalau kita ikuti aturan tersebut, maka PTT dan THL yang ada sekarang ini harus mengikuti tes untuk dapat menjadi pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan itu tidak semua SDM kita mumpuni jika dilakukan tes, khususnya untuk bidang-bidang tertentu,” ujar mantan Ketua Komisi 1 DPRD Lingga ini.

Bidang tertentu yang dimaksudkannya adalah seperti tenaga kebersihan dan tenaga-tenaga cleaning service, serta beberapa bidang lainnya yang rata-rata di Kabupaten Lingga sumber SDM nya masih belum mumpuni dari aspek administrasi.

“Jika kita paksakan mengikuti aturan yang ada dalam PP Nomor 54 tahun 2018 tersebut, saya kuatir putra-putri di daerah kita akan kesulitan untuk lolos menjadi PPPK sesuai aturan tersebut, dan hal itu berpotensi memicu polemik di daerah kita,” jelasnya.

Meskipun baru-baru ini pemerintah membolehkan tenaga dibidang-bidang tertentu seperti pramusaji, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan atau bidang lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dibolehkan diangkat melalui tenaga alih daya dari pihak ketiga atau outsorching, namun hal tersebut masih belum ada regulasi yang jelas.

“Untuk outsorching itu harus ada regulasi, dan jika mengacu pada regulasi tentang alih daya atau outsourching di Kementerian Tenaga Kerja, saya kira APBD kita saat ini masih belum mumpuni dan kita masih belum siap khususnya untuk anggaran, karena masih banyak kebutuhan lainnya untuk masyarakat di APBD kita,” ujarnya. (Rid)

Shares