LINGGA (SK) — Warga Desa Pekajang, Kecamatan Lingga, mengharapkan Pemerintah Daerah, membuka jalur transportasi Daik – Dabo – Pekajang – Belinyu, provinsi Bangka Belitung (Babel). Hal ini bertujuan untuk membuka keteresolasian Desa Pekajang, yang hingga saat ini dirasakan masih jauh dari harapan, karena tidak adanya transportasi, secara ekonomi, telekomunikasi dan pembangunan, dan banyak lagi permasalahan sosial lainnya rasa teresolasi masih dirasakan warga.
“Untuk membuka rasa keteresolasian tersebut, Pemerintah Daerah harus berani membuka transportasi laut. Karena tanpa adanya transportasi, di tambah tidak adanya telekomunikasi, kami selaku masyarakat sangat merasa terisolir. Apa lagi keberadaan kami yang berada di perbatasan,” ungkap Abdul Sadar, mantan Kades Pekajang, Jumat, (22/07/2016), kemarin.
Pemerintah Daerah harus memberi subsidi kapal, supaya jalur ke tempat mereka hidup, kata Abdul Sadar, jika transportasi laut ada, secara ekonomi masyarakat merasa terbantu. Selama ini, Pekajang masih bergantung dengan Blinyu, Provinsi Babel. Hal ini bukan tanpa alasan, karena selama ini hasil tangkapan laut dan berbelanja sembako dan BBM, ketergantungan mereka dengan Bangka, hal ini dikarenakan tidak adanya sarana transportasi Pekajang ke Kabupaten Lingga.
“Kita tidak minta kapal reguler. Paling tidak, satu kali seminggu atau dua kali seminggu sudah cukup. Dari dulu, hingga saat ini belum terpecahkan. Mudah-mudahan dengan Bupati yang baru, masyarakat Pekajang tidak bermimpi lagi,” terangnya.
Bukan masalah transportasi saja, lanjut Abdul Sadar, masalah telekomunikasi merupakan persoalan yang juga belum terpecahkan hingga saat ini. Meski telah memiliki tower, namun belum juga berfungsi, hanya menjadi penghias desa saja. Pemerintah Daerah memang ada membantu telepon satelit untuk Pemerintahan Desa, namun untuk masyarakatnya mana. Niat baik pemerintah untuk membangu Desa Pekajang sangat kita dukung, namun jika tidak ada transportasi, pembangunan akan menjadi terhambat, karena material yang akan di bawa dari Lingga ke Pekajang memakan biaya yang cukup besar, karena harus carter kapal pengangkut material.
“Proyek di Pekajang selalu gagal, karena pada RAB tidak sesuai dengan jarak transportasi yang ditempuh, tidak ada pengecualian sama sekali. Dulu, ada kontraktor membagun fasilitas Pemerintah melalui proyek APBD Lingga, tapi membuat si kontraktor gulung tikar,” paparnya.
Kita mengusulkan agar ada kapal kayu dari Lingga ke Pekajang, tambah Abdul Sadar, namun kapal kayu tersebut harus mendapat subsidi dari Pemerintah, meski hanya satu atau dua minggu satu kali, supaya hubungan silaturahim masyarakat Pekajang dan Lingga dapat terjalin.
“Sebenarnya kalau kapal kayu untuk ke Pekajang sudah ada, tapi kita berharap ada subsidi dari Pemerintah. Apabila hal ini dapat berjalan, tentunya Pemerintah Desa dan masyarakat pun ikut terbantu,” unggahnya. (SK-Pus)
