BATAM – Kinerja Badan Pengawasan (BP) Batam kembali menjadi sorotan tajam masyarakat Kota Batam, Kepulauan Riau.
Kali ini, masalah penanganan lahan Tembesi Tower, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, yang baru saja digusur paksa, menjadi bukti nyata ketidakprofesionalan BP Batam, menurut warga setempat.
Penggusuran yang dilakukan beberapa waktu lalu itu menuai kekecewaan mendalam. Warga merasa tidak dilibatkan dalam prosesnya, dan kampung yang mereka tempati selama puluhan tahun diluluhlantakkan tanpa solusi yang memadai.
“Bagaimana kami tidak digusur paksa? Ribuan aparat dari Kepolisian, TNI, Satpol PP Pemko Batam, bahkan anggota DPRD ada di sini menyaksikan kampung kami dihancurkan. Ini sangat menyakitkan,” kata salah satu warga Tembesi Tower yang enggan disebutkan namanya karena merasa terancam, kemarin.
Ia mengungkapkan rasa takutnya untuk berbicara secara terbuka.
“Saya takut, takut sama TNI. Takut diculik malam-malam. Kalau sampai hilang, kasihan anak dan istri saya,” tuturnya dengan nada penuh emosi.
Ironisnya, lahan yang digusur ini disebut-sebut masih dalam proses sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang. Penggusuran tersebut meninggalkan luka mendalam di hati warga, yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak BP Batam.
“Ini semua gara-gara BP Batam yang amburadul dan tidak profesional. Kalau mereka profesional, tidak mungkin lahan yang masih bersengketa diserahkan begitu saja kepada pihak lain,” tambah warga tersebut.
Ketua RW Tembesi Tower, Fakhrudin, turut mengungkapkan kekecewaannya terhadap kompensasi yang diberikan.
“Kompensasi dari pihak perusahaan masih jauh dari harapan warga. Ini sangat mengecewakan. Harapan sebenarnya adalah warga tidak ingin digusur sama sekali,” jelas Fakhrudin.
Persoalan ini menambah daftar panjang kritik terhadap BP Batam, yang dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah lahan dengan bijak dan adil.
Masyarakat berharap ada langkah nyata untuk memperbaiki kinerja lembaga tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. ***
