Selain ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Irham juga meminta Bawaslu Kepulauan Riau (Kepri) dan Bawaslu RI, untuk turun langsung melakukan supervisi dan evaluasi kinerja Bawaslu Lingga
“Bawalu RI dan Bawaslu Provinsi harus melakukan supervisi dan melakukan evaluasi kinerja terhadap Bawaslu Lingga. Jangan sampai kinerja Bawaslu bisa menjadi potensi konflik diantara para pendukung pasangan calon karena tidak puas dengan putusan penyelenggara yang tidak netral,” lanjutnya.
Sementara itu Komisioner Koordinator Pengawasan Bawaslu Lingga, Ardi Aulia, saat dikonfirmasi mengatakan, penindakan tersebut berdasarkan sebuah temuan yang sudah sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020.
“Apa yang sudah kita tindak terhadap ASN dan PTT ini berdasarkan temuan di lapangan dan sudah terbukti bersalah dengan mengacu pada Perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Prosesnya dari temuan informasi dari masyarakat yang kita telusuri dan mendapatkan saksi-saksi yang mengetahui kejadian langsung,” jawabnya.
Menurut penjelasan Ardi, pelanggar sudah dipanggil pada tahapan klarifikasi, dan hasil kajiannya yang diduga tadi terbukti bersalah melanggar azaz netralitas.
