BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2027 dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah.
Kegiatan yang dimulai pada Senin (9/3/2026) di Aula Bandar Seri Bentan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Kamis mendatang.
Forum ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, perwakilan kelurahan dan desa hingga tokoh masyarakat.
Musrenbang RKPD merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam merumuskan rancangan akhir RKPD Kabupaten Bintan.
Melalui forum ini, berbagai program prioritas pembangunan daerah dibahas sekaligus menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan ke depan.
Bupati Bintan melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bintan, M Panca Azdigoena, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini juga merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Regulasi tersebut mengatur tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RKPD.
Menurutnya, forum Musrenbang ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.
“Pelaksanaan forum hari ini merupakan ikhtiar nyata untuk mewujudkan kolaborasi yang semakin kuat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Rumusan-rumusan yang nantinya diformulasikan dalam Musrenbang RKPD ini, kita harapkan dapat menjadi langkah strategis yang membawa Bintan semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD juga diharapkan mampu membangun komitmen bersama dalam menjaga keterkaitan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan daerah.
Forum ini menjadi media penting untuk memastikan setiap program pembangunan yang dirancang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, hasil pembahasan dalam Musrenbang RKPD akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bintan berharap proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih partisipatif dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat. ***
