BATAM — Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Batam. Kunjungan ini terbagi dalam dua gelombang dan terdiri dari anggota Komisi C, E, dan D. Mereka disambut oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam, Ahmad Surya, pada Senin, 6 Mei 2024.
Nuryanto menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada rombongan DPRD DKI Jakarta atas kunjungan mereka. Ia berharap kunjungan tersebut memberikan kenyamanan dan manfaat bagi para tamu selama berada di Batam.
Diskusi dalam pertemuan tersebut mencakup berbagai topik, termasuk perkembangan pesat pembangunan di Kota Batam dan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam dengan BP Batam.
Nuryanto menjelaskan upaya harmonisasi yang telah dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara Pemko Batam dan BP Batam, terutama dengan adanya satu komando di bawah Walikota Batam yang juga menjabat sebagai ex officio Kepala BP Batam. Hal ini memastikan tidak ada kendala dalam hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga.
Selain itu, anggota DPRD DKI Jakarta juga menanyakan upaya peningkatan kualitas kesehatan di Kota Batam. Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Iman Satria, menyoroti penanganan masalah stunting dan berbagai inisiatif kesehatan lainnya yang telah dilakukan di Batam.
Iman Satria mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan berbagai informasi yang diberikan oleh pimpinan DPRD Kota Batam. Ia menilai kunjungan ini sangat bermanfaat karena banyak hal yang bisa dipelajari dari kemajuan pembangunan di Batam, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan teman-teman pimpinan DPRD Kota Batam atas kunker kami ini. Banyak hal yang dapat kami pelajari terkait kemajuan pembangunan Batam, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Iman Satria.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara DPRD DKI Jakarta dan DPRD Kota Batam serta memberikan wawasan baru dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. ***
(Nda)
