Sijori Kepri, Batam — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Indonesia Youth Congress (IYC) Kepulauan Riau meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau mengaudit dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepulauan Riau, untuk melakukan penyelidikan melalui pengumpulan data, serta keterangan (Puldata dan Pulbaket) dari berbagai pihak terkait.
Ketua DPW IYC Kepri, Sofian, mengatakan, dari 10 anak perusahaan BUMD Pemprov Kepri, hanya satu anak perusahaan yang berjalan, selebihnya mengalami kebangkrutan. Dan dari hasil pemeriksaan dan data yang diperoleh Kejati Kepri, modal sebesar Rp 14 miliar yang diambil dari APBD Kepri 2007 dan 2010 tersebut habis digunakan. Banyak anak perusahaan BUMD itu yang menambah utang, bukan menghasilkan keuntungan.
Untuk pembentukkan 10 anak perusahaan, serta biaya operasional direksi dan kunjungan kerja keluar negeri Direksi PT Pembangunan Kepri, sudah menyusutkan modal BUMD itu. Akibatnya, sebagian besar anak perusahan BUMD itu bangkrut, bahkan meninggalkan utang ke 10 anak perusahaan PT Pembangunan Kepri yang dibentuk pada waktu itu.
“Antara lain, Kepri Oil, dua perusahaan yang bergerak di bidang Migas, yakni Kepri Energy dan Kepri Gas Inti Utama. Kemudian dibidang infrastruktur, yaitu Tenaga Listrik Bintan (TLB) bergerak di bidang listrik. Penyertaan modal di bidang infrastruktur sekitar 10% dari Rp 80 miliar atau sekitar Rp 8 miliar. Namun, anak usaha tersebut bangkrut dan PT Pembangunan harus kehilangan modal,” katanya.
Ada juga Kepri Malaka Solution, yang bergerak dibidang informasi komunikasi dan teknologi. Selanjutnya di sektor jasa usaha perbankan ada juga penyertaan modal yakni, BPR Kepri Batam dan BPR Kepri Bintan. Dua-duanya ini sudah dijual sahamnya.
Kemudian, Kepri Enerflow Environment, bergerak di bidang penanggulangan pencemaran lingkungan, PT Sin Kepri Logistic bergerak bidang logistik, PT Jasa Angkasa untuk menggarap usaha Bandara, PT Bangun Cemerlang bergerak di bidang pelabuhan dan terakhir PT Indonusa Pandu Nautica untuk jasa pandu pelayaran.
