– Penyusunan Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna.
SIJORIKEPRI.COM, Natuna — Bupati Kabupaten Natuna, Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si, didampingi Guru Besar Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna, yang diselenggarakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna, bertempat di Gedung Sri Serindit Batu Hitam Ranai, Selasa, (31/10/2017).
Bupati, Hamid Rizal, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih banyak kepada Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S, (Guru Besar Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) yang telah sudi meringankan langkah dan meluangkan waktunya, untuk datang ke Natuna ini untuk berbagi ilmu dan informasi.
Lebih lanjut Hamid Rizal, mengatakan, kegiatan ini dinilai sangat penting dilakukan, karena hasil pembangunan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, terpadu dan menyeluruh.
“Kegiatan ini dimaksud untuk menjaring aspirasi pada tahap awal dengan tujuan menghimpun informasi untuk menetapkan rencana, kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan diselenggarakan bagi mewujutkan kemajuan, kesejahteraan dan pelayanan prima bagi masyarakat,” ujar Hamid.
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S (nara sumber) menyampaikan, latar belakang Kabupaten Natuna memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah, menjadi lintasan laut internasional, membuat negara tetangga sebagai perbatasan memiliki hasrat untuk menguasainya.
Ditambahkannya, laut merupakan warisan bersama bagi umat manusia, sehingga setiap negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya laut bagi kepentingannya. Laut akan menimbulkan konflik, jika setiap negara saling mengklaim laut tanpa batas, sehingga sangat riskan untuk keamanan dan kedaulatan sebuah negara.
Lebih lanjut, Sadu Wasistiono, menjelaskan, bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah yang baru, disebutkan bahwa pemekaran daerah masuk dalam konteks penataan daerah, berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.
Ditambahkan pula, bahwa pemekaran daerah dilakukan melalui seleksi ketat dengan mempertimbangkan secara seksama dari berbagai aspek, baik regulasi maupun kondisi sosial politik, kondisi fisikal dan kondisi ekonomi nasional, harus melakukan analisa terkait dampak dan kebutuhan daerah dalam mempersiapkan tahap pembentukan, pelaksanaan, dan menyiapkan dukungan dana.
“Selain ketentuan pendanaan, pemerintah berkewajiban membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi,” tambahnya.
Selanjutnya, Prof Sadu, menerangkan, bahwa proses penetapan daerah pemekaran menjadi daerah defenitif, haruslah didukung oleh masyarakat di daerah melalui partisipasi penuh dan pengawasan yang total terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh daerah pemekaran.
“Penelitian ini merupakan model pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan daerah kabupaten yang menggambarkan dan menjelaskan tingkat kekuatan, atau pengaruh variabel yang diamati terhadap keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah,” terangnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Bupati Kepulauan Anambas, diwakili Ketua BAPPEDA Kepulauan Anambas, Dr, Dedeh Maryani, M.M (Nara sumber), Dr, Wangsih, M.Pd (Nara sumber), Sulthor Rohmadin, S.STP,M.Si (Nara sumber), Wakil Ketua DPRD Natuna, beserta Anggota, Sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kepulauan Anambas, Sejumlah FKPD Natuna, Sekda Kabupaten Natuna, Pimpinan OPD, para Camat, Lurah/Kades, dan tokoh masyarakat. (SK-Nard)
