LINGGA (SK) — Neko Wesha Pawelloy, Ketua komisi I DPRD Kabupaten Lingga, mendukung Gubernur Kepri, untuk menertibkan izin perusahaan tambang yang bermasalah. Bukan hanya perusahaan tambang yang saat kini sedang beroperasi di Kabupaten Lingga, namun beberapa izin perusahaan lainnya yang berekedok perkebunan, juga harus bisa dicarikan solusi dan ditertibkan.
“Bukan hanya izin tambang, namun beberapa izin lainnya, seperti penguasaan lahan yang hingga saat ini tidak dimanfaatkan, harus di tertibkan. Hal ini, agar peluang investasi benar-benar bersih dan terbuka,” ungkapnya, Jumat, (16/09/2016).
Memang, saat ini beberapa kewenangan diserahkan ke Provinsi, kata Neko, namun sebagai lembaga Legislatif di Kabupaten Lingga, yang juga bagian dari Pemerintah, maka Komisi I memiliki andil dalam melakukan pengawasan setiap investasi di Daerah.
“Saat ini kewenangan ada di Provinsi, namun sebagai lembaga legislatif, kami harus tetap mengawasi setiap kebijakan yang dibuat,” terangnya.
Hingga setiap Investasi yang masuk ke Kabupaten Lingga, lanjut Neko, seperti perusahaan yang bergerak dibidang apapun, harus memastikan benar. Kalau langkah administrasi yang di tempuh benar-benar telah sesuai dengan aturan yang berlaku, kita tidak mau langkah yang dibuat di belakang hari menimbulkan masalah. Untuk itu, kita menghimbau kepada pengusaha yang berniat berinvestasi di Kabupaten Lingga, melakukan pengurusan yang profesional dan tidak menggunakan jasa-jasa broker, atau pihak-pihak yang justru akan merugikan pengusaha itu sendiri.
“Kejadian yang baru saja disampaikan oleh Kemen ESDM, harus jadi pelajaran bagi kita semua. Kedepan, hal ini tidak harus terjadi lagi. Sehingga, iklim inevstasi kita benar-benar berjalan maksimal, dan para investor tidak perlu ragu untuk berinvestasi di Lingga” paparnya.
Bersama anggota Komisi I lainnya, Ahmad Nasirudin, Alexander Welding, Seniy serta Zakaria, mengatakan, kita siap melakukan berbagai upaya pengawasan, untuk mendukung program Pemerintah. Khususnya, memastikan setiap investasi yang masuk, baik itu pertambangan, perkebunan atau lainnya yang tidak bermasalah kedepannya.
“Kalau nanti timbul masalah, bukan hanya Daerah yang rugi, tapi pengusaha yang berinvestasi jelas rugi, termasuk masyarakat. Kita menginginkan sama-sama nyaman, dan sama-sama enak,” paparnya. (SK-Pus)